Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jaleswari Pramodawardhani mengatakan, publik sebaiknya mencermati alasan pemberhentian Prabowo Subianto dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menurut dia, surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira untuk memberhentikan Prabowo menunjukkan rekam jejak yang sesungguhnya dari calon presiden tersebut.
“Inilah yang seharusnya jadi pusat perhatian. Harusnya ini jadi inti diskusi, bagaimana militer yang taat pada Sapta Marga, sumpah prajurit, penghormatan terhadap HAM dan konstitusi malah melanggar itu semua,” ujar Jaleswari dalam diskusi di Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Menurut Jaleswari, rakyat membutuhkan kejelasan terkait siapa calon pemimpin yang sebenarnya. Rekam jejak para calon pemimpin harus menjadi pertimbangan rakyat untuk dapat memilih pemimpinnya.
Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang rekomendasi pemberhentian Prabowo tersebut bocor dan beredar melalui media sosial. Sejumlah anggota DKP yang kini sudah purnawirawan, membenarkan keabsahan surat tersebut.
Surat tersebut berisi poin-poin mengapa Prabowo diberhentikan, antara lain sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas dan melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional. DKP juga menilai Prabowo melaksanakan dan mengendalikan operasi yang bukan menjadi wewenangnya secara berulang-ulang. Prabowo juga kerap ke luar negeri tanpa izin dari atasannya. DKP menilai tindakan Prabowo cenderung pada kebiasaan mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum yang berlaku di lingkungan ABRI.
Sumber: Kompas, 13/06/2014
Juga baca:
- SBY Berharap Rakyat Menilai Capres yang Beretorika dan Realistis >>
- Pengakuan Jenderal Rusak Elektabilitas Prabowo >>
Indonesia Political Review 