RAKYAT pemilih diminta kritis atas visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Tentu menjadi pertanyaan, mengapa rakyat masih diminta bersikap kritis? Bukankah formula visi, misi, bahkan program kedua pasangan calon presiden-calon wapres sudah disampaikan secara gamblang, bahkan sama-sama berorientasi pada upaya memajukan Indonesia?
Jika mau disandingkan, sepintas tidak terlihat perbedaan tajam, tetapi justru kesamaan semangat mendorong Indonesia yang lebih maju, lebih mandiri, dan terbang lebih tinggi. Kedua pasangan capres-cawapres ingin mendorong kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan kebudayaan. Letak perbedaan mungkin hanya dalam urutan prioritas dan penekanan.
Secara substansial, penjabaran visi, misi, dan program kerja merupakan keniscayaan dalam menentukan arah pembangunan. Tanpa visi dan misi jelas, proses pembangunan akan mengalami disorientasi. Perlu dikemukakan pula, setiap janji yang dituangkan dalam visi dan misi senantiasa melambungkan harapan rakyat. Dengan demikian, visi dan misi tidak hanya penting dipaparkan, tetapi juga jauh lebih penting sebenarnya bagaimana diikat dalam komitmen kerja yang jelas dan terukur.
Lazimnya, persoalan pelaksanaan sering menjadi problematik. Banyak janji kampanye atau visi dan misi tidak diwujudkan, tanpa pertanggungjawaban. Tantangannya bagaimana membuat visi dan misi menjadi kenyataan, tidak berhenti pada retorika dan sekadar bahan kampanye. Kesenjangan antara janji dan tindakan tidak hanya menciptakan kekecewaan bagi rakyat, tetapi juga mempertaruhkan masa depan bangsa, lebih-lebih dalam era pertarungan pembangunan dengan bangsa-bangsa lain.
Sebagai refleksi, dapat dikemukakan, dalam rangkaian pemilu pada masa-masa lalu, praktis semua calon pemimpin nasional atau daerah dalam kampanye ataupun sumpah jabatan mengikrarkan keinginan menciptakan pemerintahan bersih, efektif, dan tidak korupsi. Namun, dalam kenyataannya, bahaya korupsi justru merebak luas.
Sungguh tidak bertanggung jawab jika formula visi, misi, dan program kerja hanya sekadar daftar keinginan, bukan kebulatan tekad untuk dilaksanakan sekiranya terpilih menjadi penguasa. Tugas utama pemerintah hasil pemilu pertama-tama melaksanakan janji kampanye, mewujudkan visi, misi, dan program kerjanya.
Tidak kalah pentingnya melakukan terobosan dan antisipasi karena memerintah berarti juga mampu melihat lebih dulu, gouverner c’est prevoir. Tentu saja pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya visioner, tetapi juga kompeten, kredibel, dan memiliki integritas diri yang mampu menjaga komitmen untuk memajukan kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara. Jika rakyat salah memilih pemimpinnya, nasib bangsa dan negara dipertaruhkan.
Sumber: Kompas, 23/05/14
Indonesia Political Review 