Kalkulasi Politik (PDIP)

PREFERENSI publik, sebagaimana tecermin dari hasil jajak pendapat Kompas terbaru, menunjukkan, popularitas dan tingkat keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden kian tidak terbendung.

Sepanjang tiga kali survei yang digelar Kompas, 2012-2013, dukungan atas Jokowi merangkak dari 17,7 persen (survei pertama, Desember 2012) menuju 43,5 persen (survei akhir 2013). Secara perlahan tetapi pasti preferensi publik tampaknya mulai didengar dan bahkan diikuti Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif pencalonan presiden di PDI-P.

Seolah menjadi pengantar publikasi survei terakhir, wawancara terakhir Megawati dengan Kompas juga memberikan sinyal kuat bahwa memberi ruang kepemimpinan bagi generasi muda adalah visi politik yang tengah ditunaikannya (Kompas, 7/1/2014).

Sikap dan tanggapan Jokowi sendiri juga mulai berubah, seolah sedang mengirim pesan hasil pembicaraan politik tingkat tinggi dan tertutup yang dia lakukan dengan Megawati dan petinggi PDI-P lainnya atas kemungkinan pencapresan dirinya. Tegasnya, pengumuman Jokowi sebagai capres PDI-P adalah persoalan pilihan momentum. Pilihan momentum yang ditentukan hasil akhir kalkulasi berbagai aspek yang tengah dikaji Megawati dan lingkaran inti PDI-P.

Bagi PDI-P, Pemilu 2014 menjadi kesempatan emas untuk kembali menjadi pemenang, baik di legislatif maupun eksekutif. Prakondisi kemenangan sudah tersedia. Sebagai kekuatan “oposisi”, berbagai ketidakberesan pengelolaan pemerintahan yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah keuntungan. Negara ini butuh alternatif dan PDI-P sejauh ini menjadi pilihan paling mungkin.

Menjadi oposan di level nasional, PDI-P sejauh ini justru berhasil menjadi pemain politik di level lokal dengan prestasi yang cukup mumpuni. Kader-kader PDI-P di tingkat lokal berhasil menjadi penerjemah nyata ideologi dan strategi politik sebagai partai dengan berbasis marhaen, sekaligus memberikan inspirasi atas model kepemimpinan politik yang dirindukan oleh segmen terbesar masyarakat Indonesia.

Di antara kedua prakondisi tersebut, kesuksesan sebagai “partai penguasa lokal” tampaknya lebih menjadi penentu besarnya peluang PDI-P menjadi kekuatan terbesar di Pemilu 2014. Tidak bisa dimungkiri, pesona dan prestasi pemimpin lokal, seperti Jokowi (Jakarta), Rismaharini (Surabaya), Ganjar Pranowo (Jateng), Teras Narang (Kalteng), Cornelis (Kalbar), dan Frans Lebu Raya (NTT), menjadi penyumbang penting atas citra positif PDI-P sebagai partai yang bisa melahirkan kebijakan-kebijakan konkret dan prorakyat.

Bagi Megawati dan PDI-P, kharisma tokoh-tokoh yang muncul dari praktik-praktik politik dan pemerintahan di level lokal bisa bermakna ganda. Di satu sisi menunjukkan keberhasilan strategi konsolidasi teritorial yang selama 10 tahun terakhir dilakukan, tetapi sekaligus dilema karena menjadi arus penantang terhadap kader-kader yang membangun basis politik mulai di nasional.

Seandainya PDI-P hanya mengandalkan “prestasi” tokoh-tokoh politik yang duduk di DPR dan di kepengurusan DPP, tanpa ditopang oleh prestasi pemimpin politik di lokal, niscaya PDI-P tidak memiliki keunggulan komparatif yang mutlak dengan partai politik lainnya.

Kompetisi politik internal

Sesolid apa pun kesan yang dibangun sebuah partai, di dalamnya pasti ada kompetisi politik yang keras karena itulah watak dasar partai sebagai arena dan jalur ke arah kekuasaan. Tidak terkecuali PDI-P. Jauh di dalam hubungan politisi-politisi PDI-P, kemunculan tokoh-tokoh dengan prestasi lokal pada derajat tertentu adalah kompetitor bagi tokoh-tokoh nasional PDI-P, termasuk di dalamnya Megawati dan klan Soekarno. Sebagai “sosok ibu” (bukan sekadar ketua umum) bagi PDI-P, Megawati tentu sangat memahami kondisi politik dan situasi kebatinan yang sedang berlangsung di partainya.

Secara personal, sikap memberi jalan bagi tokoh lain seperti Jokowi sebagai capres 2014 adalah pilihan rasional dan mudah untuk dilakukannya sebagai pemilik mandat tertinggi PDI-P. Baginya, menunjuk Jokowi bukanlah bentuk kekalahan politik karena publik justru akan menilai sebagai sikap politik yang bijak dan dikenang dari seorang Megawati.

Namun, situasinya lebih rumit bagi PDI-P sebagai institusi mengingat Megawati perlu memastikan ditunjuknya Jokowi sebagai capres tidak akan menimbulkan friksi politik terbuka di internal partai (khususnya menjelang pemilu legislatif). Mengingat prasyarat pengusungan pasangan capres-cawapres ditentukan sepenuhnya hasil pemilu legislatif, adalah masuk akal jika PDI-P menghindari kemungkinan potensi konflik internal sekecil apa pun. Kemungkinan tidak mengumumkan capres sebelum pemilu legislatif adalah strategi untuk menihilkan konflik. Meski demikian, belum adanya pengumuman tersebut tidak berarti bahwa PDI-P tidak akan melakukan kapitalisasi popularitas Jokowi.

Di hari-hari sibuk menjelang pemilu legislatif, Jokowi memang masih akan menyandang predikat sebagai Gubernur DKI. Namun, saya yakin PDI-P dan kader-kadernya sudah akan memperlakukannya sebagai capres. Wacana Jokowi akan dieksploitasi untuk meningkatkan daya pikat melalui safari politik dan penyertaan wajah Jokowi dalam berbagai baliho dan spanduk.

Selanjutnya, Megawati juga sedang melakukan kalkulasi bahwa penunjukan Jokowi akan membawa keuntungan jangka panjang bagi masa depan generasi Soekarno di PDI-P. Di berbagai momentum Megawati ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau adalah “ibu kandung politik dan ideologis” dari Jokowi. Megawati sedang meyakinkan diri bahwa Jokowi yang sedang menjadi preferensi publik sebagai capres sudah benar-benar bertransformasi dari “seorang pengusaha lokal non-PDI-P” menjadi “kader utama” PDI-P dan bahkan lebih spesifik “anak angkat politik” bagi trah Soekarno.

Seluruh ekspose publik terkait kebersamaan Megawati (yang sering kali menyertakan Puan Maharani dan Prananda) adalah cerminan dari hal tersebut. Upaya Megawati berbalas manis. Jokowi secara luar biasa menunjukkan bahwa ia adalah “anak politik” yang berbakti dan siap menjadi pembawa pesan ideologis PDI-P, bahkan seolah sudah bersiap menjadi “bapak politik” generasi Soekarno di PDI-P.

Menilik kembali akumulasi sinyal-sinyal yang berkembang, kalkulasi politik Megawati menghadapi pemilu legislatif dan khususnya Pemilu Presiden 2014 sudah mendekati titik akhir. Sinyalemen menunjukkan, pilihan Megawati terhadap Jokowi adalah keniscayaan, tetapi Megawati tidak akan menyampaikan segera. Jokowi hanya akan dideklarasikan sebagai capres pada momentum yang sangat menentukan menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April sebagai senjata pamungkas menarik massa sekaligus sebagai soft launching sempurna untuk kampanye pemilihan presiden.

*) Wawan Mas’udi, Dosen di JPP Fisipol UGM

Sumber: Kompas 21/01/14

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s