Menunggu Sepak Terjang SBY

Oleh J Kristiadi

KEMENANGAN gemilang Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam Pemilu Presiden 2009 dan dukungan mayoritas di parlemen ternyata tidak membuahkan pemerintahan yang efektif. Selama dua tahun berjalan, pemerintah disibukkan dengan persoalan-persoalan politik yang menguras energi, mulai dari kasus Bank Century, Cicak-Buaya, mafia pajak (Gayus), hingga yang terakhir bola panas Nazaruddin. Pemerintahan seakan-akan stagnan dan dapat mengarah ke krisis politik yang lebih serius.

Ketidakefektifan pemerintahan diakui SBY, hanya kurang dari 50 persen instruksinya dilaksanakan. Kebijakan anggaran juga terjebak dalam inefisiensi yang luar biasa. Sekitar 70 persen alokasi budget negara untuk keperluan rutin, gaji pegawai, dan pembayaran utang. Politik uang dan transaksional sudah melekat dalam proses politik. Penegakan dan kepastian hukum sangat lemah. Regulasi menjadi hutan belantara perundang-undangan yang tumpang tindih.

Hal itu menegaskan bahwa betapa libido dominandi, nafsu menikmati kekuasaan, sangat mendominasi perpolitikan nasional. Akal sehat, hukuman penjara, dan ancaman neraka tidak dapat mengendalikan hasrat mereka melakukan perbuatan terkutuk yang sangat merugikan rakyat.

Kerusakan negara juga semakin parah karena digerogoti oleh jaringan berbagai kepentingan dalam yang disebut mafia, seperti mafia pajak, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pemilu, mafia tanah, mafia anggaran, dan mafia narkoba. Kredibilitas otoritas politik cenderung terus merosot. Eksistensi, peran, dan fungsi negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat jauh dari kenyataan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau hasil survei menunjukkan kepemimpinan SBY merosot di mata publik (Kompas.com, Minggu, 26/6/2011).

Akibatnya, tuduhan Nazaruddin kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat dahsyat efeknya meskipun apa yang didakwakan belum tentu benar. Namun, bagi sebagian publik, ”pengakuan” Nazaruddin merupakan pembenaran dari rumor dan persepsi masyarakat mengenai perilaku elite politik yang sangat korup. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak boleh diabaikan. Karena rumor bukan sekadar omong kosong, itu merupakan peringatan vital dan dini terhadap ketidakpastian politik. Hal ini menjadi sangat rawan karena otoritas politik telah kehilangan kontrol terhadap isu-isu penting yang seharusnya menjadi agenda publik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tingkat kepercayaan terhadap tuduhan yang dilontarkan Nazaruddin menjadi lebih signifikan karena direspons oleh lembaga-lembaga yang tokoh-tokohnya terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Etik untuk memeriksa Chandra M Hamzah, Johan Budi, dan orang-orang lainnya di KPK yang disebut Nazaruddin. Atas ulah Nazaruddin pula mereka gagal menjadi calon unsur pimpinan KPK. Sementara itu, Badan Kehormatan DPR merencanakan memanggil Angelina Sondakh dan I Wayan Kostar.

Dalam kemelut politik seperti ini, publik sangat berharap SBY sebagai pemimpin nasional dapat mengendalikan gonjang-ganjing politik ini dengan mendahulukan kepentingan nasional. Pertama, membereskan internal Partai Demokrat. Agenda ini penting karena sebagai partai pemerintah, ia telah sangat merosot kredibilitasnya. Kalau dibiarkan, akan mengalami pembusukan karena konflik internal sebagai kelanjutan politik kongres tahun lalu akan semakin memanas.

Hal ini tentu sangat merugikan karena pada tahun depan sangat diperlukan konsolidasi untuk persiapan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. SBY, meskipun secara terbuka masih tetap mendukung Anas Urbaningrum, dapat dipastikan mulai ragu apakah ketua umum yang dilanda serbuan tuduhan Nazaruddin itu masih kredibel dan dapat diandalkan menakhodai partai yang dia dirikan. Terlalu berat bagi Anas diharapkan dapat menuai sukses seperti dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Oleh sebab itu, tidak mustahil SBY akan menempatkan tokoh lain yang lebih menjamin kemenangan Pemilu 2014.

Namun, apabila yang digeser hanya Anas, kebijakan tersebut juga dianggap tidak adil karena kemelut di Partai Demokrat bukan hanya tanggung jawab ketua umum. Ia bergerak pasti dengan persetujuan atau sepengetahuan pengurus lain. Oleh sebab itu, apabila SBY hanya menindak Anas, dikhawatirkan reaksi juga datang dari kelompok pendukung Anas, termasuk kelompok Himpunan Mahasiswa Islam. Bagaimanapun, kemampuan Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menjadi kebanggaan organisasi mahasiswa yang mempunyai jaringan cukup solid itu.

Kedua, yang lebih pelik lagi, SBY harus menghadapi isu ketidaksabaran masyarakat mengenai kepemimpinannya yang dianggap lamban dan lembek. Berbagai forum secara terbuka menghendaki agar pilpres dipercepat. Namun, pemikiran ini ditentang banyak kalangan karena dapat mengakibatkan proses pelembagaan politik terganggu dan mengakibatkan ketidakpastian kepemimpinan nasional. Meskipun demikian, SBY sebaiknya tidak mengabaikan isu tersebut.

Untuk itu, SBY diharapkan melakukan dua hal. Pertama, bertindak tegas, bijak, dan terukur dalam menyelesaikan kemelut di internal Partai Demokrat. Kedua, lebih fokus kepada penyelenggaraan pemerintahan, terutama kontrol, agar instruksinya dijalankan secara penuh tanggung jawab oleh para pembantunya.

J Kristiadi Peneliti Senior CSIS

Sumber: Kompas 2 Agustus 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s