Pemerintah dan Partai Demokrat Terbebani Demokrat Terkena Sanksi Sosial

PENONAKTIFAN kader Partai Demokrat yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi sebenarnya tak perlu menunggu penetapan sebagai tersangka. Dengan demikian, akan terlihat Demokrat benar-benar konsekuen untuk memberantas korupsi. Kasus yang menggantung akan menjadi beban bagi pemerintah dan Demokrat

”Ini bukan masalah hukum, tetapi fakta politik mesti diputuskan. Kalau tidak, ini akan jadi beban politik bagi pemerintah, termasuk Demokrat. Seseorang yang diduga tersangkut kasus korupsi harus lengser dulu sementara,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, seusai pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Profesor Denny Indrayana, Senin (6/2), di Yogyakarta.

Menurut Adnan, ranah politik tidak bisa dicampuradukkan dengan ranah hukum. Karena itu, penonaktifan petinggi partai politik tidak perlu menunggu proses penetapan sebagai tersangka. ”Buat apa iklan berkali-kali (dan berkata) ’tidak’ pada korupsi kalau ternyata banyak koruptor atau diduga koruptor? Kalau menunggu ranah hukum sampai putusan pengadilan tetap akan lama dan butuh beberapa tahun,” katanya.

Adnan mencontohkan, nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berulang kali muncul dalam keterangan persidangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang.

Karena itu, baik Anas maupun kader Partai Demokrat lain semestinya segera dinonaktifkan tanpa menunggu proses penetapan sebagai tersangka. Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu dan memegang pemerintahan saat ini harus memberikan teladan dalam memberantas korupsi. Partai itu harus tegas dan mendorong siapa pun elite pengurus yang diduga terlibat kasus korupsi untuk diproses hukum.

Desakan itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi dan Managing Director Expose (Communication Strategy and Media Creation) M Deden Ridwan, secara terpisah, di Jakarta. ”Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat harus bertanggung jawab secara moral. Jika ada kader yang dibinanya tersangkut korupsi, artinya proses pembinaan di partai itu tidak berjalan baik,” kata Adhie. Deden Ridwan menilai, kondisi saat ini merusak kredibilitas Partai Demokrat di mata publik sekaligus menurunkan mental kader sebagai partai pemenang.

Jika gejolak ini terus menyala, Partai Demokrat sulit memenangi Pemilu 2014. ”Partai Demokrat harus menindak tegas kadernya yang terbukti bermasalah atau dijadikan tersangka kasus korupsi,” katanya. Untuk menyelamatkan Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah menghendaki supaya kader yang bermasalah, termasuk Anas Urbaningrum, sebaiknya mengundurkan diri. ”Mundurnya Bang Anas juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat yang sudah ditegaskan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai partai pendukung pemberantasan korupsi,” kata pendiri sekaligus Sekretaris Partai Demokrat Jateng Dani Sriyanto, Senin, di Semarang.

Sebelumnya, 30 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Jawa Tengah menggelar rapat konsolidasi di Yogyakarta, Selasa malam. ”Dari 35 DPC Partai Demokrat se-Jateng, 30 DPC di antaranya tetap mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum,” kata Koordinator Rapat Konsolidasi 30 DPC Partai Demokrat Se-Jateng Muhamad Abdullah di Yogyakarta. Lima DPC yang tak hadir adalah Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Magelang (Kompas, 2/2).

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batu, Jawa Timur, Joko Lestariyono menilai, problem yang dihadapi DPP Partai Demokrat saat ini akan bisa dipecahkan oleh Jakarta. Problem Anas, Angelina Sondakh, dan Nazaruddin bisa diselesaikan oleh DPP melalui mekanisme AD/ART.

Atasi elektabilitas

Di Jakarta, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuturkan, Anas seharusnya memahami maksud pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. ”Siapa yang merasa, harus tahu diri. Saya yang orang Medan saja paham pernyataan Pak SBY. Anas diminta legawa. Pak SBY juga minta Anas tidak tiarap. Lawan dan selesaikan,” katanya, Senin. Terus turunnya elektabilitas Demokrat, menurut Ruhut, menunjukkan yang sedang dihadapi adalah sanksi sosial. Untuk itu, Anas diminta nonaktif agar fokus pada kasusnya. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menambahkan, DPP Partai Demokrat telah diminta mengatasi terus turunnya elektabilitas partai. Jika DPP tidak mampu, Dewan Pembina akan turun tangan. Hayono menegaskan, Partai Demokrat sudah dapat bertindak tegas tanpa perlu menunggu proses hukum jika menemukan permainan politik uang saat kongres partai itu, Mei 2010.

Namun, Anas di Yogyakarta mengatakan, mekanisme penonaktifan kader Partai Demokrat akan dilakukan Dewan Kehormatan Demokrat. ”Yang paling penting adalah bagaimana konsolidasi dan kerja partai tetap berjalan dengan baik dan normal. Roda organisasi tetap bergerak sebagaimana partai yang sehat dan normal,” katanya.

Sumber: 7 Februari 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s