Atut, Partai Golkar, dan Pemilu 2014

oleh: Bawono Kumoro, Peneliti Politik The Habibie Center

ipr_Pemilu-2014Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan. Pada Jum’at (20/12) lalu, KPK melakukan penahanan terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah setelah beberapa hari sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka.

Tidak tanggung-tanggung lembaga antirasuah menetapkan Atut sebagai tersangka dua kasus hukum sekaligus. Pertama, Atut menjadi tersangka kasus suap terkait pemilihan kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Lebak, Banten. Dalam kasus ini Atut bersama dengan sang adik Tubagus Chaeri Wardhana diduga memberikan suap kepada Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Atut juga menjadi tersangka pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut ditenggarai menerima commitment fee dalam pengadaan alat kesehatan tersebut. Hasil penyidikan KPK terhadap kasus pengadaan alat kesehatan di provinsi Banten menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan, seperti mark up harga sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Bunker Koruptor

Penetapan Atut sebagai tersangkan dua kasus hukum tersebut semakin menambah panjang deretan nama pejabat publik dan politisi yang terjerat kasus hukum. Menurut catatan KPK selama kurun waktu delapan tahun (2004-2012) telah dilakukan penyelidikan 480 kasus, penyidikan 278 kasus, dan penuntutan/vonis 222 kasus. Jumlah total tersangka dari berbagai kasus itu adalah 332 orang dengan rincian 65 anggota DPR/DPRD, 31 orang kepala daerah/wakil kepala daerah, tujuh orang komisioner, enam orang menteri/setingkat menteri, lima orang hakim, dan 218 orang berlatar belakang lain.

Lebih jauh, pengungkapan kasus suap terkait pemilukada Kabupaten Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten tersebut kian mencoreng citra partai politik di mata publik. Jangan salahkan publik kemudian muncul persepsi bila partai politik seringkali menjadi bunker bagi para koruptor.

Partai politik seakan menjadi tanah tumbuh subur bagi tumbuhnya berbagai perilaku korup. Hal itu dilakukan antara lain dengan cara praktik politik transaksional di antara partai politik maupun antara para elite partai politik ddengan pejabat di lingkungan pemerintahan.

Di samping itu, partai politik juga tidak jarang menjadi tempat berlindung bagi para politisi korup. Tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik menguap begitu saja setelah institusi partai politik ikut turut campur. Bahkan, kasus-kasus itu juga dijadikan alat bargaining politik terhadap lawan-lawan politik.

Tantangan Partai Golkar

Penetapan status tersangka terhadap Atut ibarat petir di siang hari bagi Partai Golkar. Di tengah usaha menggenjot elektabilitas partai jelang pemilu tahun depan, salah satu tokoh sentral di jajaran elite partai terjerat kasus hukum.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan kendaraan politik utama keluarga besar Atut dalam mengukuhkan kekuasaan di Provinsi Banten. Hampir seluruh kerabat Atut yang mencalonkan diri dalam pemilukada diusung Partai Golkar.

Demikian pula dengan kerabat Atut yang tampil menjadi anggota legislatif. Provinsi Banten pun otomatis menjadi salah satu lumbung suara andalan Partai Golkar di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009, Partai Golkar merupakan kekuatan politik kedua terbesar di bawah Partai Demokrat dengan raihan suara sebesar 574.604

Bukan hal mudah bagi Partai Golkar menghadapi realitas penetapan Atut sebagai tersangka. Jelang empat bulan pelaksanaan pemilu legislatif, Partai Golkar ini dihadapkan pada pekerjaan rumah besar berupa memulihkan kepercayaan publik terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Partai Golkar selain bersikap kooperatif dengan membantu KPK dalam proses hukum ini dan tidak memberikan perlindungan kepada Atut.

Dalam kaitan itu, Partai Golkar dapat meniru langkah Partai Demokrat saat diterpa badai kasus hukum M Nazaruddin beberapa waktu lalu. Segera setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK, Partai Demokrat mencopot M Nazaruddin dari posisi sebagai bendahara umum sekaligus keanggotaan Partai Demokrat. Pencopotan itu bukan sekadar bentuk penghukuman terhadap kader yang melakukan kesalahan, tapi juga sebagai usaha untuk membersihkan diri dari kader-kader berperilaku korup.

Langkah serupa juga harus ditempuh Partai Golkar dalam merespons penetapan tersangka dan penahanan terhadap Atut. Apabila Partai Golkar berani mengambil langkah itu, maka publik akan melihat partai berlambang pohon beringin tersebut sebagai partai pro pemberantasan korupsi, bukan partai bunker koruptor.

Sebaliknya, jika Partai Golkar bersikukuh untuk tetap mempertahankan keanggotaan Atut sekalipun sudah berstatus tersangka dan ditahan oleh KPK, publik akan menilai Partai Golkar tidak mendukung pemberantasan korupsi yang saat ini tengah gencar dilakukan. Lebih jauh, mimpi untuk tampil sebagai pemenang pemilu tahun 2014 akan menjauh dari Partai Golkar.

Sumber: Kompasiana, 24/12/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s