150 Perusahaan di Wisma Atlet

Jakarta, Kompas – Ada sekitar 150 perusahaan yang terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sedang mendalami dan menganalisis informasi tersebut.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (19/7). Penjelasan Yunus itu memperlihatkan perkembangan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 yang diduga melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dalam dakwaan untuk terdakwa Manajer PT Duta Graha Indah, Mohammad El Idris, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dari nilai proyek Rp 191 miliar, Nazaruddin diduga memperoleh 13 persen, Gubernur Sumatera Selatan (2,5 persen), Komite Pembangunan (2,5 persen), Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (2 persen), dan panitia pengadaan (0,5 persen). Ada juga komisi untuk anggota panitia, pegawai administrasi, dan pelaksana proyek di lapangan.

Yunus mengatakan, 150-an perusahaan itu terkait dengan kasus tersebut. Kaitan itu bisa berupa hubungan transaksi atau orang-orang yang disebut dalam dakwaan itu menjadi pengurus, pemegang saham, atau ikut serta dalam proyek tersebut.

”Sebagian besar informasi berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu kami carikan data transaksinya. Kami menerima laporan untuk dipahami dan dianalisis. Kami belum membuat laporan resmi,” katanya.

KPK pun didesak untuk mengusut siapa saja yang menerima aliran dana proyek tersebut, termasuk pemakaian dana dari Nazaruddin dalam lingkup partai untuk kepentingan politik. ”Kalau politik didanai dengan uang haram seperti itu, artinya itu akan menciptakan lingkaran setan korupsi,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki.

Tender proyek pemerintah

Belajar dari temuan banyak perusahaan terkait kasus Nazaruddin, Teten meminta pemerintah membatasi hubungan perusahaan milik politikus dengan proses tender dalam proyek pemerintah. Perusahaan milik politikus seharusnya dicegah mengikuti tender pemerintah karena berpotensi memiliki konflik kepentingan.

”Kalau tidak, tender proyek-proyek pengadaan di pemerintah akan terus dimenangi oleh perusahaan-perusahaan milik pejabat publik dan politikus. Ini praktik lama,” katanya.

Tidak hanya dalam kasus Nazaruddin, Teten juga meminta pemerintah meneliti semua perusahaan milik politikus dalam kaitan dengan proyek pemerintah. Perlu diatur agar perusahaan milik pejabat publik tidak boleh menjadi rekanan pemerintah. Kalau tidak dibatasi, korupsi dengan modus seperti itu akan terus berlangsung.

Perihal keberadaan Nazaruddin, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, Polri serius mencari politikus Partai Demokrat yang meninggalkan Indonesia pada 23 Mei 2011 tersebut.

”Namun, perlu waktu, perlu koordinasi dan kerja sama dengan banyak pihak,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan, secara teknis, Polri dapat melacak keberadaan Nazaruddin melalui nomor telepon yang digunakan Nazaruddin dalam wawancara dengan Metro TV.

KPK akan memanggil para petinggi Partai Demokrat dan sejumlah anggota DPR yang disebut terkait kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang untuk dimintai keterangan terkait Nazaruddin. (FER/RAY/IAM)

Source: Kompas 20 Juli 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s