Manajemen Kekuasaan

oleh: Siswono Yudo Husodo *)

Siswono yudo husodoPEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 adalah pilpres secara langsung pertama yang diikuti dua pasang calon.

Ketika pertama kali diadakan pada 2004, pilpres langsung diikuti lima pasang calon disusul tiga pasang calon pada Pilpres 2009. Situasi pilpres dengan dua pasang calon tak terduga sebelumnya. Terutama mengingat pemilu legislatif pada April ada 10 partai lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat pengajuan capres (presidential threshold) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Negosiasi politik

Sebenarnya, ada potensi munculnya empat pasang capres/cawapres. Namun, partai-partai yang ada bersikap rasional dan pragmatis, setelah melalui negosiasi politik yang terekspose luas, menghasilkan dua pengelompokan dimotori dua capres dengan elektabilitas tertinggi menurut berbagai survei dalam setahun terakhir. Jokowi-JK diusung empat partai yang memiliki kursi di DPR, yaitu PDI-P (18,95 persen suara, 109 kursi DPR), Nasdem (6,72 persen suara, 35 kursi DPR), PKB (9,04 persen suara, 47 kursi DPR), dan Hanura (5,26 persen suara, 16 kursi DPR) ditambah PKPI (1,1 persen suara). Prabowo-Hatta diusung Gerindra (11,8 persen suara, 73 kursi DPR), PAN (7,57 persen suara, 49 kursi DPR), PPP (6,53 persen suara, 39 kursi DPR), PKS (6,79 persen suara, 40 kursi), ditambah PBB (1,46 persen suara) dan di saat terakhir Golkar (14,75 persen suara, 91 kursi DPR) dan Demokrat (10,19 persen  suara, 61 kursi DPR).

Menariknya, dua kutub politik itu menampilkan perbedaan mencolok dalam proses pembentukannya yang akan berimplikasi panjang ke depan setelah terpilih. PDI-P dalam memperoleh (istilah Aburizal Bakrie) boarding pass bagi Jokowi memastikan pencalonannya setelah spontan didukung Nasdem tanpa bicara pembagian kekuasaan. Pola ini dapat dipertahankan ketika beroleh dukungan PKB, Hanura, dan PKPI.

Golkar, kekuatan politik terbesar kedua yang mencoba menawarkan dukungan dengan bicara power sharing, tak diberi pengecualian.   Kalau Golkar mengajukan kadernya, JK yang mantan ketua umum sebagai cawapres Jokowi, kesannya lebih natural di mana partai pemenang pertama dan kedua berkoalisi, masing-masing mencalonkan presiden dan wapres. Golkar tampaknya tak anggap JK representasinya dan memilih jalan lebih rumit.

Capres Prabowo dari Gerindra menggunakan pendekatan berbeda, melalui negosiasi  dengan partai-partai yang berpusat pada tawaran posisi cawapres, sejumlah menteri, dan jabatan strategis lain yang bermakna power sharing. Sejumlah partai pendukung terbuka menyebut jatah yang akan diperolehnya apabila Prabowo menang pilpres. Apakah koalisi pada pilpres ini bersifat permanen dalam arti anggota koalisi capres pemenang tak bertambah dengan anggota baru dan anggota koalisi capres yang kalah, semuanya kompak berada di luar pemerintahan?

Saat didaftarkan sebagai pasangan, Jokowi-JK didukung empat parpol pemilik  207 kursi (39,97 persen) di DPR dan  Prabowo-Hatta didukung lima parpol pemilik 292 kursi (48,93 persen) di DPR. Catatannya, Golkar membuka peluang untuk koalisi di parlemen  guna mengamankan pemerintahan seandainya Jokowi-JK terpilih. Jika koalisi bersifat permanen, menarik membayangkan apabila Jokowi-JK menang Pilpres 2014 karena perlu manajemen kekuasaan berbeda. Sementara apabila Prabowo-Hatta menang, manajemen kekuasaan akan berlangsung seperti sekarang, di mana partai-partai pendukung Presiden SBY mendapatkan posisi-posisi strategis di kabinet yang diisi para ketua umum/elite partai.

Wapres dan kabinet yang diisi para pimpinan parpol sebenarnya potensial mengatasi ego sektoral antar-lembaga pemerintah. Jadi, program pembangunan yang berbeda-beda untuk setiap sektor bisa disinergikan dengan baik karena adanya figur-figur yang kuat secara politik mengarahkan jajaran birokrasi ke satu tujuan. Power sharing juga baik untuk menajamkan kebijakan dan memperbaiki kinerja pemerintah dengan  meningkatkan pengawasan. Namun, jika power sharing dikaitkan penguasaan sumber daya, berpotensi memunculkan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh politik di DPR dan pemerintahan, seperti terkuak di penyelenggaraan haji, pengadaan Al Quran, sistem komunikasi radio terpadu di Kemenhut,  daging sapi, sarana olahraga di Pekanbaru dan Hambalang, suap di ESDM, serta proyek tenaga surya.

Argumen power sharing mengamankan dukungan DPR pada pemerintahan juga tidak sepenuhnya terbukti; tampak pada banyaknya kebijakan SBY yang ditorpedo justru oleh partai-partai pendukung, seperti soal kenaikan harga BBM dan kasus Century yang digiring anggota DPR dari partai pendukung untuk menekan presiden-wapres.  Pengalaman pilpres langsung 2004 dan 2009 juga menunjukkan posisi unik Golkar yang setelah mendukung capres yang tak menang pilpres (Wiranto-Salahuddin Wahid di 2004 dan JK-Wiranto di 2009), akhirnya ikut dalam pemerintahan pemenang pilpres, SBY. Ini bisa terjadi karena Golkar berkeinginan ikut di pemerintahan dan SBY butuh dukungan politik Golkar di DPR.

Apakah seandainya Jokowi-JK menang pilpres, Golkar akan dapat kesempatan sama? UUD 1945 menyebutkan, negara kita menganut sistem presidensial. Dengan segala kekurangannya, pendekatan yang dikembangkan PDI-P dan Jokowi bisa bermakna positif untuk mengurangi citra panggung politik sebagai arena dagang sapi. Juga, selaras keinginan membangun sistem presidensial kuat.

Sistem presidensial

Apakah seorang presiden yang menjalankan pemerintahannya dengan membentuk koalisi mayoritas di parlemen dengan cara bagi-bagi kursi kabinet dengan menteri yang diajukan oleh partai anggota koalisi pemerintahan sejalan dengan semangat sistem presidensial? Tentu bisa dipahami  apabila presiden perlu dukungan di parlemen dan pimpinan parpol pendukung menuntut berhak menunjuk yang duduk di kabinet.   AS adalah negara dengan sistem politik presidensial yang sudah mapan dengan dua partai dan tak mengenal praktik power sharing  antar-parpol dalam proses politik terkait pilpresnya. Ada tiga lembaga politik penting: presiden serta Senat dan House of Representative/DPR (yang bergabung jadi Kongres). Beberapa kali terjadi, seorang presiden terpilih bukan berasal dari partai yang menguasai mayoritas Senat atau DPR.

Presiden Obama dari Partai Demokrat waktu dilantik untuk periode kedua 2012-2016 menghadapi situasi politik, di mana Demokrat menguasai Senat dan Republik mempertahankan mayoritas di DPR. Praktis Kongres berada di bawah kendali Republik, yang menyulitkan Obama melaksanakan program-program politiknya dan meloloskan UU, antara lain implementasi UU Layanan Kesehatan (Obamacare) yang telah disahkan Kongres dan ditandatangani Obama, Maret 2010. Program ini seharusnya mulai berlaku efektif Oktober 2013. Dengan menguasai Kongres, Republik memblokir anggaran yang menyebabkan penghentian sementara beberapa layanan pemerintah selama 16 hari. Namun, ketokohan politik Obama telah membuatnya mampu meraih dukungan sebagian anggota Republik di Kongres sehingga menang voting dengan  285 suara setuju dan 144 suara menolak.

Dalam sistem  presidensial,  presiden memang perlu dukungan  kuat dari publik yang memilihnya. Karena itu, pemerintahan harus bersih, kebijakannya rasional dan terbuka, agar publik memberikan dukungan kuat. Lebih-lebih kalau presiden bukan berasal dari (koalisi) mayoritas di DPR. Kalau Jokowi-JK menang dan tak ada partai pendukung Prabowo-Hatta yang bergabung, posisi koalisi partai pendukung pemerintah menjadi minoritas di DPR, pengalaman pertama bagi Indonesia, negara presidensial multipartai.

Saya optimistis pemerintahan dapat berjalan. Kondisi ini berpotensi membawa negara ke arah yang lebih baik jika fungsi pengawasan DPR meningkat dan pemerintah cermat dan program-programnya bermanfaat bagi negara dan rakyat. Indonesia sejak merdeka 1945 banyak memperoleh pengalaman baru bernegara dan kita selalu dapat menjalaninya. Inilah tanda-tanda suatu negara akan jadi negara besar yang kuat dan sejahtera. Semoga.

*) Siswono Yudo Husodo, Ketua Pembina Yayasan Universitas Pancasila

Sumber: Kompas, 05/07/14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s