SBY Dalam Bayang-bayang Kudeta

oleh Muhammad Muharram Lubis, Agus Zulhamidi, Satriadi

MEDAN – Politik pencitraan yang kerap dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap dipermasalahkan lawan-lawan politiknya. Kinerja kabinet pemerintahan SBY-Boediono hingga terakhir persoalan kedaulatan negeri membuat sebagian masyarakat dan oposisi meradang. Umur pemerintahan SBY-Boediono pun dikeramatkan tak genap 12 bulan.

Wacana pemakzulan secara nyata diajukan oleh veteran militer Try Sutrisno. Mantan wakil presiden ini meminta MPR melengserkan SBY-Boediono sebelum masa jabatannya berakhir. Try beralasan bahwa saat ini kondisi sosial sudah diluar batas kenormalan. Ia merisaukan banyaknya pejabat negara yang tidak peduli dengan bangsanya dan bahkan memperkaya diri sendiri.

Berbeda dengan Try Sutrisno, jenderal mantan Panglima TNI yang mengklaim bahwa ia didukung oleh beberapa jenderal purnawirawan TNI, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengaku tengah menggalang kekuatan ekstraparlementer untuk mendesak pemerintahan SBY-Boediono turun dari kekuasaan.

Adhie mengatakan, pemerintahan citra yang dibangun oleh SBY harus segera diakhiri demi masa depan Indonesia yang lebih baik, dengan berencana untuk merealisasikan hal ini pada tanggal pamungkas yang telah ditetapkan.

“Tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 merupakan waktu yang hanya datang sekali, maka dari itu kesempatan ini akan kita gunakan seefektif mungkin demi masa depan Indonesia yang lebih baik saat ini dan kedepannya,” ujar Adhi kepada Waspada Online, tadi malam.

Adhie mengatakan, tujuan dipilihnya tanggal keramat tersebut agar mudah diingat, karena tanggal itu merupakan waktu yang sangat spesifik. Hal ini sama halnya dengan ultah SBY ke 60 lalu, yakni tanggal 9 bulan 9 tahun 2009.

Upaya pemakzulan terhadap SBY bisa jadi bukan isapan jempol belaka. Insiden tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau ditangkap oleh polisi perairan Malaysia membuat banyak pihak ‘berang’ khususnya purnawirawan TNI. Mereka mengganggap pemerintah saat ini sudah tidak peduli dengan kedaulatan negara yang sangat dijunjung tinggi para perwira hingga tamtama korps loreng tersebut.

Diantara para jenderal (purn) yang kerap memberi komentar yakni mantan KSAD Tysano Sudarto, mantan KSAU Chappy Hakim serta mantan Panglima TNI Endiartono Sutarto dan lainnya sebagaimana klaim dari Adhi Massardi bahwa purnawirawan TNI serta elemen dari LSM, akademisi, mahasiswa serta pengusaha mendukung upaya “kudeta” mereka.

Presiden SBY sendiri mengakui bahwa pemerintahannya sedang dirongrong oleh kekuatan internal negeri. Presiden menyebutkan ia mengetahui dan memantau isu dan pemberitaan yang menyerang dirinya secara pribadi maupun sebagai presiden dan dewan pembina Partai Demokrat.

Namun upaya “kudeta” yang akan dilakukan GIB dan beberapa elemen lainnya saat tangga keramat tersebut belum tentu menjadi ancaman Presiden SBY sepenuh. Presiden dinilai sebaiknya tidak perlu terlalu khawatir dan menanggapi isu yang digulirkan oleh pihak yang tidak menyukai pribadi maupun pemerintahannya.

“Saya hanya melihat ini merupakan permainan segelintir pihak saja. Upaya ini tidak lebih dari gertakan orang ataupun kelompok tertentu dalam sistem politik demokrasi saat ini,” ungkap analis politik dan ketatanegaraan, Adi Suryadi Culla kepada Waspada Online.

Dalam pandangannya, ancaman pemakzulan yang dilontarkan dari Adhie Massardi tersebut terlalu dini dan prematur. Dalam konstitusi saat ini dimana sistem presidensil yang digunakan, lembaga yang berhak melakukan pemakzulan yakni MPR. Dan sebelum mengeksekusinya, butuh proses panjang dan dengan syarat yang cukup rumit.

“Prosedur kelembagaan harus dilalui dibeberapa tempat sebelum masuk di MPR. Upaya pemakzulan bukan hal yang mudah dan hal tersebut dapat dilihat dari DPR. Diluar parlemen upaya gerakan kudeta tersebut tidak dapat disebut ancaman,” terangnya.

Berbicara “makar” yang akan dilakukan dengan dukungan jenderal purnawirawan TNI, penulis beberapa buku “civil society” ini menilai belum tentu sepenuhnya dapat dilakukan di era reformasi saat ini. Makar dapat terjadi bila terjadi perpecahan ditubuh TNI dan perwira aktif. “Saat ini hal tersebut belum terlihat di internal TNI.”

Ia mengatakan sebaiknya aktivis maupun gerakan ekstraparlementer yang ingin melakukan perubahan terhadap pemerintahan menyampaikannya lewat jalur DPR. DPR sebagai lembaga pengaspirasi dapat mengarsip isu dan wacana yang digulirkan masyarakat kemudian diolah dengan rekan kerjanya di pemerintahan.

Hal senada juga disampaikan ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat Rijalul Imam. Kepada Waspada Online ia membenarkan adanya isu kudeta yang dilakukan beberapa elemen gerakan, termasuk juga gerakan mahasiswa.

Bagi gerakannya yang pernah ikut andil besar dalam aksi reformasi dengan melengserkan Presiden Soeharto tahun 1998, upaya pemakzulan yang dibicarakan tersebut merupakan wacana yang wajar ditengah kondisi kesemrawutan pemerintahan saat ini. “Namun dalam pemakzulan ada syaratnya harus konstitusional sebagiamana diatur undang-undang. Jangan sampai masyarakat yang sudah konstitusional diikutsertakan atas namanya dicatut dengan kegiatan dengan yang inkonstitusional,” tuturnya.

Baginya, dibanding melakukan gerakan ekstraparlementer untuk melakukan tindakan “makar” terhadap pemerintahan saat ini, lebih baik tindakan gegabah yang dinilai Rijal itu diganti dengan mengawal konstitusi yang ada saat ini. “Saat ini kita sistem kita bukan parlementarian. Atas nama KAMMI, kami tidak akan terlena dan terbawa arus dengan wacana tersebut (kudeta yang didukung TNI),” pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya upaya “kudeta” lewat gerakan ekstraparlementer ini juga dinilai tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sistem presidensial saat ini dimana pemakzulan diusulkan membutuhkan jalan panjang dari DPR lalu harus melewati persidangan pembuktian di Mahkamah Konstitusi terhadap kesalahan yang disyaratkan konstitusi kepada Presiden/Wakil Presiden.

Di DPR sendiri, partai-partai besar sudah menyatakan menolak dengan upaya pemakzulan. Lewat ketua umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ketua umum DPP Partai Golkar dan ketua umum DPP PAN Hatta RaDjasa secara tegas menyayangkan dan menolak impeachment tersebut.

Menurut Anas, selain tidak memiliki urgensi dan argumentasi yang mapan, upaya pemakzulan itu tidak tepat waktunya. Bahkan mantan ketua PB HMI ini meminta para senior militer seharusnya berpikir konstruktif, arif dan bijak menyikapi persoalan yang ada. “Bangsa ini harus berpikir ke depan dengan terus menerus melakukan perbaikan, bukan justru berupaya kembali mundur ke masa lalu yang terbukti sudah pernah gagal,” katanya.

Penilaian yang sama juga dikatakan Hatta Rajasa. Ide pemakzulan yang salah musim itu sebutnya tidak tepat dalam alam demokrasi saat ini. Sistem demokrasi saat ini katanya telah jauh berkembang ke arah positif dan tetap dijaga di koridornya.

Secara arif juga dikatakan Aburizal Bakrie menyikapi isu impeachment dari gerakan ekstraparlementer. Ia meminta semua pihak yang mencoba melakukan upaya pemakzulan itu menghormati konstitusi dengan membiasakan suksesi kepemimpinan negara tuntas hingga lima tahun.

“Kita meminta dukungan dari masyarakat agar terus mendukung pemerintah agar berhasil menyejahterakan rakyat. Tentu juga kita harus terus mengkritik kebijakan yang tak pro rakyat,” tandasnya.

Sumber: Waspada Online, 1 September 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s