Bagaimana Jokowi Menghadapi Kuatnya Oposisi

Presiden Joko Widodo melambai ke arah warga saat diarak menuju istana, 20 Oktober 2014. – WSJ

oleh John Kurtz & James van Zorge

Presiden Joko Widodo yang baru dilantik Senin kemarin mengemban harapan jutaan orang Indonesia—termasuk harapan para investor dan pengusaha. Meski demikian, Jokowi telah digoyang oleh tantangan yang dibawa pesaingnya dalam pemilihan umum presiden lalu, jenderal purnawirawan Prabowo Subianto. Artinya, Jokowi tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secepat perkiraan pasar, segera setelah Jokowi memenangi Pemilihan Presiden 9 Juli lalu.

Koalisi oposisi Prabowo yang dikenal dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP) merupakan mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019. Dengan 63% kursi di DPR dan penguasaan prosedur politik yang ulung, sekutu Prabowo menyusun ulang prosedur administratif dan merebut posisi berpengaruh di DPR maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yangberwenang mengamandemen konstitusi dan melengserkan presiden. Jokowi dan koalisinya kalah gesit dan kalah jumlah.

Di mata publik, Jokowi tampak tegar. Sebagai gubernur Jakarta, Jokowi memimpin dengan minoritas di DPR Daerah. Ia sempat menyiratkan bahwa ia dapat memakai kekuatan presiden, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menekan lawannya satu per satu.

Namun kenyataannya, prestasi presiden Indonesia masih tergantung pada kerja samanya dengan DPR. Inilah mengapa beberapa pengamat politik lokal mengatakan pemerintahan Jokowi pincang, bahkan sebelum mulai bekerja.

Untungnya, teori itu berlebihan. Benar, Jokowi butuh mayoritas dukungan di DPR jika ia benar-benar ingin mewujudkan agenda reformasinya. DPR mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga presiden harus mendapat persetujuan parlemen jika ingin mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meningkatkan belanja program-program kesejahteraan rakyat serta infrastruktur, seperti janji kampanyenya.

DPR yang tidak bersahabat akan mempersulit hidup Jokowi jika parlemen menggelar investigasi atas dirinya dan lingkaran dalamnya atas tudingan korupsi, misalnya. Ada rumor di internal KMP bahwa mereka akan membentuk komisi guna menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi saat menjadi walikota Solo dan gubernur Jakarta. Media pendukung Jokowi pun kerap memberitakan bagaimana KMP bertekad “menghambat” setiap agenda presiden baru.

MAST IRHAM/EPA
Presiden Joko Widodo dan pesaingnya dalam pilpres 2014, Prabowo Subianto.

 

Namun, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, baru-baru ini mengklarifikasi bahwa KMP ingin menjadi oposisi yang “konstruktif.”

“Saya adalah pengusaha, begitu pula dengan banyak anggota koalisi kami,” kata Hashim. “Kami ingin mewujudkan iklim bisnis yang baik di Indonesia. Jika agenda Jokowi meliputi kebijakan yang ramah bisnis, kami akan mendukungnya.”

Kita pun bisa optimistis jika menilik sejarah politik Indonesia. Politisi Indonesia cenderung pragmatis ketimbang dogmatis—mengutamakan peluang ketimbang prinsip. Mereka berupaya menjaga status quo agar seimbang. Menjadi koalisi “penolakan” bukanlah strategi  yang tepat bagi KMP, terutama mengingat dukungan publik bagi Jokowi terus melejit.

Teorinya, koalisi yang bertentangan dengan Jokowi dapat mencoba mengamandemen undang-undang yang berujung pada impeachment sang presiden. Namun teori ini berpeluang gagal, kecuali jika Jokowi terlibat dalam skandal besar. KMP juga tidak mengantungi super-mayoritas di MPR. Selain itu, orang Indonesia sangat menghargai demokrasi, sehingga setiap upaya Prabowo untuk mengembalikan negara ini ke kepemimpinan otokrasi akan disambut oleh protes besar-besaran.

Meski demikian, Jokowi dan penyokong politiknya, Megawati Soekarnoputri, perlu memperkuat posisinya. Usai pilpres, mereka punya banyak kesempatan meminang partai dari koalisi Prabowo. Kalau saja upaya itu sukses, mereka bisa kendali mayoritas di DPR. Alasan utama mereka tidak bergerilya adalah idealisme Jokowi dan gengsi Megawati. Jokowi bersikeras tak akan menawarkan jabatan menteri bagi partai politik yang bersedia bergabung dengan koalisinya, sementara Megawati masih tidak memaafkan kejadian-kejadian politik di masa lalu dan menghindari pertemuan yang dapat menghasilkan kompromi.

Hasilnya? Meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif, PDI-P tidak mendapat satu pun kursi pimpinan MPR/DPR. Prabowo dan koalisinya merebut kuasa dan pengaruh di parlemen tanpa harus kerja keras.

Kalaupun Jokowi bersedia mengurangi idealismenya, menemukan insentif bagi partai besar untuk meninggalkan Prabowo akan sangat mahal dan sulit.Sebelumnya, mereka dapat dihadiahi beberapa jabatan di kabinet. Namun sekarang, harga untuk kesetiaan sebuah partai terhadap presiden telah sedikit naik berkat pengesahan RUU Pilkada akhir September lalu oleh DPR lama. Pemilihan umum kepala daerah dihapus dan kini kepala daerah—bupati, walikota, dan gubernur—dipilih oleh DPRD.

Pada akhirnya KMP akan mampu menunjuk sekutunya sebagai kepala daerah di seluruh Indonesia mengingat mereka mengendalikan 31 dari 33 DPRD. Politikus yang ingin mendapat uang akan lebih memilih bertahan di KMP, terutama dengan sistem otonomi daerah, yang menjadikan jabatan kepala daerah menjanjikan dan berpengaruh.

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah merilis dekrit darurat yang, untuk sementara, melindungi keberlangsungan pilkada. Namun DPR—yang dikendalikan KMP—masih menjadi penentu pilkada. UU Pilkada akan kembali berlaku dalam waktu enam bulan jika dekrit presiden tidak diratifikasi.

Untuk keluar dari kebuntuan ini, Jokowi harus terus membangun dua sumber momentum yang saling terkait. Pertama, ia perlu tetap melibatkan warga dengan meminta mereka secara aktif menunjukkan dukungannya jika dibutuhkan. Jokowi juga harus dengan tegas menentukan arah baru Indonesia.

Ekonom Gustav Papanek telah menawarkan beberapa program dalam bukunya, “Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru.” Dengan menciptakan 20 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan, Papanek menilai Indonesia punya peluang untuk merebut posisi Cina dalam beberapa industri berorientasi ekspor. Menurut Papanek, Jokowi dapat mewujudkannya jika ia menghapus hambatan non-tarif yang ditetapkan pemerintah terdahulu, sehingga ekonomi Indonesia lebih terbuka melalui liberalisasi perdagangan. Ini dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR, tetapi mensyaratkan keberanian politik.

Untuk saat ini, kebangkitan Jokowi dari pengusaha perabotan lokal menjadi presiden negara terbesar keempat di dunia masih terancam. Bulan madu ini tampaknya hanya berusia pendek. Seperti yang dikatakan seorang politikus senior, “Koalisi oposisi telah merasakan kemenangan, sehingga mereka ingin lagi.”

*)John Kurtz adalah kepala A. T. Kearney Asia Pasifik, sementara James van Zorge adalah peneliti senior.

Sumber: WSJ Indonesia, 21/10/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s