Aparat Keamanan Tidak Profesional

Edna C Pattisina
Masalah keamanan yang kompleks tidak kunjung teruraikan. Akibatnya, warga yang terkorbankan. Ada dua aktor penting, yaitu elite sebagai pemegang mandat politik yang membuat kebijakan dan aktor- aktor keamanan yang seharusnya kian profesional.
Karena itu, massa yang marah seharusnya bisa diatasi dengan tidak menimbulkan kematian, seperti menggunakan gas air mata atau metode melumpuhkan tetapi tidak menyakiti.
”Yang terjadi sekarang aparat tidak profesional karena menggunakan kekuatan koersif tetapi tidak proporsional,” kata Edy Prasetyono, pakar dalam bidang keamanan dari Universitas Indonesia dalam wawancara pekan ini. Berikut petikannya.
Bagaimana pendapat Anda tentang pendekatan penanganan keamanan saat ini?
Saat ini, kalau kita lihat dari penilaian terhadap situasi dan tingkat keamanan memang ada masalah. Itu bisa kita lihat dari kemampuan elite, yaitu pemerintah dan parlemen, dalam melakukan analisis dan pengambilan kebijakan terkait dengan masalah-masalah keamanan. Terlihat mereka tidak terlalu mampu menyentuh akar masalahnya. Akibatnya, kita seperti tidak pernah belajar dari pengalaman.
Contohnya?
Di Mesuji dan Papua. Ini, kan, sebenarnya masalah survival ekonomi atau budaya. Nah, masalahnya pemahaman seperti ini yang tidak berhasil dicapai untuk kemudian transformasi sebagai bentuk-bentuk kebijakan.
Aparat bukan hanya menjadi solusi masalah keamanan, melainkan malah jadi masalah itu sendiri, seperti beberapa kasus bentrok TNI dan Polri belakangan ini. Bagaimana menurut Anda?
Dalam setiap pendekatan pasti ada ekses negatif. Yang muncul dalam bentuk ekses negatif itu sebenarnya adalah cermin bahwa aparat keamanan tidak profesional. Ini juga kita bisa lihat, kalau mereka profesional seharusnya pendekatan-pendekatan keamanan yang dilakukan ada dalam bentuk yang bisa menghindari korban fisik. Seberingas-beringasnya massa seharusnya bisa diatasi dengan tidak menimbulkan kematian.
Masalahnya sepertinya terlihat ada ketidakmampuan Polri dalam menjaga keamanan?
Sebenarnya, selain itu ada yang lebih perlu, yaitu pencegahan. Misalnya orang sudah bawa-bawa senjata tajam kenapa dibiarkan. Terkadang alasan jumlah aparat. Padahal, aparat kan jumlahnya banyak dan bisa diarahkan. Kita jadi keheranan kenapa hal-hal semacam ini tidak bisa diatasi. Jadi ada masalah di level kebijakan maupun di lapangan, orangnya tidak profesional. Di balik itu, apa ada motif-motif lain?
Ada pendapat juga bahwa ini belum tuntasnya pemisahan kewenangan antara TNI dan Polri?
Sebenarnya sudah jelas. TNI itu untuk pertahanan eksternal dan internal, sedangkan Polri untuk ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Kekaburan sebenarnya karena ketidakmampuan elite membaca situasi tadi. Mereka seperti bingung kekuatan mana yang harus dikerahkan. Pada level politis, pembagian peran sudah selesai. Apa TNI bisa dikerahkan di luar pertahanan negara? Bisa. Asal ada keputusan politik untuk itu.
Sekarang karena tidak mampu baca situasi, aparat jadi gamang. Mau memutuskan untuk bertindak sendiri tidak bisa, karena Polri boleh minta tetapi keputusan untuk mengerahkan tetap ada di pemegang mandat politik.
Kalau begitu sebenarnya ini masalah ketidakefektifan Polri yang memang tugasnya bersentuhan dengan masyarakat?
Harus diingat, penekanan tugas Polri itu pada ketertiban masyarakat. Prinsipnya, tugas mereka terkait dengan public order. Dari situ caranya adalah dengan pengayoman, pelayanan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Pertanyaan besarnya efektifkah mereka? Bicara soal efektif, berarti kita bicara tiga hal yang terkait, yaitu profesionalisme, pengawasan, dan kewenangan yang jelas.
Bagaimana caranya agar Polri profesional?
Sistem perekrutan supaya bisa menyaring orang yang profesional, yaitu punya kemampuan tinggi sekaligus punya daya tahan psikis yang matang dan tangguh. Ini sangat penting.
Mengapa?
Karena setiap individu Polri punya koersif power yang melekat di tiap individu. Tanpa tunggu komando unit, mereka bisa bertindak. Ini namanya hak diskresi. Kedua, karena mereka berurusan langsung dengan masyarakat. Kita butuh individu polisi yang kalem dan tenang walau di tengah gerakan massa yang chaos. Kalau kekerasan diperkirakan tidak lagi bisa diatasi, baru gerakan militer. Ini sah saja kalau ada keputusan politik.
Sekarang sudah telanjur ada ribuan aparat yang bekerja. Bagaimana dengan mereka sebelum ada perekrutan baru?
Harus ada langkah-langkah kelembagaan institusional. Pemerintah bisa menciptakan sistem di mana ada pembuatan kebijakan dan monitoring. Komisi Kepolisian Nasional diperkuat agar mereka bisa memberikan masukan kebijakan kepada presiden sekaligus melakukan pengawasan kinerja. Sementara untuk TNI, masih banyak pekerjaan rumah, misalnya dengan banyak pelatihan dan penekanan pada kesejahteraan. Sistem monitoring untuk operasi juga dilakukan lewat rule of engagement dan standard operating procedure yang jelas. Mekanisme monitoring juga bisa lewat DPR.
Ada pendapat yang mengatakan, Polri seharusnya di bawah kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri?
Apa pun namanya jangan menyatukan pertanggungjawaban politik dan operasi. Harap diingat, Polri atau TNI itu hanya instrumen. Pertanggungjawaban mereka adalah pertanggungjawaban operasi.
Perbaikan pada tataran kebijakan?
Ketidakmampuan elite ini harus disudahi dengan berani membuat pranata-pranata yang tegas, baik secara regulasi maupun institusi. Buat amandemen UU Pertahanan, UU Kepolisian, dan UU TNI. Seluruh lembaga harus ditata ulang. Dengan demikian jelas siapa berbuat apa. Sebenarnya saya berharap pada RUU Keamanan Nasional. Semoga RUU yang baru bisa diperbaiki untuk mengakomodasi hal ini.
Sumber: Kompas 12 Mei 2012
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s