Peristiwa (27 Juli) Itu Masih Tetap Jadi Misteri…

Ilham Khoiri

Sudah 15 tahun penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, 27 Juli 1996, itu berlalu. Setiap tahun diperingati, setiap kali itu pula tragedi yang memakan banyak korban itu menjadi misteri.

”Kami datang ke sini setiap 27 Juli. Kami terus memperingatinya dan menuntut keadilan!” A Noldi Manengke (41), salah seorang korban tragedi itu, berpidato di panggung mimbar bebas, Rabu (27/7). Ratusan orang di depan bekas markas PDI di Jalan Diponegoro 58 itu berteriak. Sebagian merupakan anggota Forum Komunikasi Kerukunan 124 (FKK 124), wadah bagi 124 aktivis atau simpatisan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang menjadi korban sejarah gelap itu.

Saat peristiwa itu meletus, mereka menjaga kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI. Mereka diserang sekelompok simpatisan PDI pimpinan Soerjadi—hasil Kongres PDI di Medan. Sebagian terluka, bahkan beberapa meninggal. Namun, mereka malah diadili dan dipenjara lebih dari empat bulan. Sebelum menggelar mimbar bebas, mereka menabur bunga sambil memanjatkan doa. Hadir kembali kenangan tentang peristiwa itu.

Peringatan serupa digelar di sejumlah daerah. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDI-P) Surabaya dan Promeg Jawa Timur membuat renungan malam di Monumen Proklamator, Tugu Pahlawan, Surabaya. DPC PDI-P Yogyakarta menggelar sarasehan.

Kenapa peristiwa itu terus dikenang? ”Reformasi kian masif dengan diawali peristiwa 27 Juli 1996. Waktu itu, kantor PDI pimpinan Megawati diambil alih paksa. Kami mengenang peristiwa itu agar proses demokrasi ke depan tak lagi ditekan kekuasaan tertentu,” kata Gunawan Hartono, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC PDI-P Kota Yogyakarta.

Memang, dua tahun kemudian, meletus gerakan Reformasi 1998. Pemimpin rezim Orde Baru, Presiden Soeharto, mengundurkan diri. Para simpatisan PDI pimpinan Megawati mendirikan PDI-P, partai yang memenangi Pemilu 1999.

Di luar pergeseran peta politik itu, peristiwa 27 Juli menimbulkan luka mendalam, terutama bagi para korban. ”Kaki kiri saya terkena paving block. Saya tak bisa jalan,” kata Noval Arafah (40), anggota FKK 124 asal Bekasi, Jawa Barat.

Noldi, sekarang menjadi Koordinator FKK 124, lebih parah lagi. ”Kepala saya kena hantam. Separuh muka hancur, gigi goyang semua. Setengah wajah mati rasa, mata kanan sempat tak bisa melihat,” ujarnya.

Bagi dia, itu belum seberapa. Ketika digiring aparat keamanan menuju Polda Metro Jaya, Noldi malah sempat melihat teman- temannya tergeletak. Beberapa orang diperkirakan tewas. ”Lima teman saya dari Manado, Sulawesi Utara, hilang. Saya sudah cek ke keluarganya. Mungkin mereka termasuk korban meninggal itu,” kata Noldi.

Menurut catatan Kontras, dengan mengutip hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ada 5 orang meninggal dunia, 149 orang (baik sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan. Kontras mencatat sekitar 20 orang dilaporkan hilang.

Keadilan

Setelah 15 tahun berselang, para korban 27 Juli itu masih menuntut keadilan. Hingga kini, para korban terus mencari keadilan dengan berkali-kali mengadu ke Komnas HAM, Markas Besar Polri, dan Kejaksaan Agung. Namun, belum ada usaha serius untuk membongkar kasus itu: siapa aktornya, siapa pendananya, apakah ada keterlibatan aparat keamanan?

Ketika Megawati jadi wakil presiden (1999-2001) dan presiden (2001-2004), peristiwa itu masih samar. Saat itu penguasa keamanan Jakarta antara lain Panglima Kodam Jaya Mayjen Sutiyoso yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menjadi Presiden RI selama dua periode.

Peristiwa itu seperti hendak dilupakan, persis nasib kantor PDI yang dulu dipertahankan dengan nyawa itu. Gedung itu kini sudah rata dengan tanah. ”Kami kecewa. Mungkin ada deal-deal politik tingkat tinggi untuk menutup kasus ini,” kata Elsye Mailoa (48), korban 27 Juli, yang juga sempat dipenjara.

Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar mendesak Presiden Yudhoyono mengefektifkan semua mekanisme hukum guna menyelesaikan kasus 27 Juli itu. Perlu dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Fakta kekerasan masa lalu itu harus diakui dan diungkapkan secara nyata.

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis, kasus itu menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicarikan jalan keluar. Bisa lewat penyelesaian hukum atau lewat rekonsiliasi, tentu setelah pemerintah mengungkapkan kebenaran, mengakui, dan meminta maaf. Kalau negara tak mampu menuntaskannya, kasus ini akan menjadi beban bangsa ke depan.(ABK/CHE/ETA)

Source:  Kompas 28 Juli 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s