Ada “Grand Design” Pembubaran KPK

Jakarta, Kompas – Wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dinilai merupakan hasil dari sebuah grand design atau direncanakan sebelumnya. Pembubaran KPK adalah cara yang paling aman bagi para koruptor untuk menghindar dari jeratan hukum.

”Istilahnya, test the waters. Kalau tidak ada reaksi menentang, akan diteruskan wacana pembubaran KPK itu,” kata Sys NS, salah satu pendiri Partai Demokrat, dalam dialog ”Suburnya Tradisi Korupsi dan Melenyapnya Rasa Malu: Dalam Kacamata Pendiri Partai Demokrat dan Pendukung SBY”, Minggu (31/7) di Jakarta.

Hal senada dikatakan inisiator Partai Demokrat lainnya, Baharuddin Tonti. Menurut Baharuddin, tidak mungkin seorang Ketua DPR yang juga pengurus Partai Demokrat itu berbicara tanpa diketahui oleh atasannya di partai. ”Saya tidak yakin Marzuki bicara tanpa sepengetahuan ketua,” katanya.

Tonti juga menyatakan, wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya bukan ide baru. Namun, kali ini kembali muncul dari petinggi Partai Demokrat yang telah kehilangan keteladanan. ”Tak ada keteladanan rasa malu, semua dilakukan terang-terangan. Ada krisis kepemimpinan,” ujarnya.

Sys menambahkan, dekadensi moral sudah semakin luar biasa saat ini, yang membuat korupsi tidak lagi menjadi perbuatan dianggap memalukan. Terlebih lagi, tidak ada kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi masalah korupsi.

Sys juga memperkirakan, dalam menyikapi kasus Muhammad Nazaruddin, misalnya, para petinggi Partai Demokrat saling menyandera. ”Saya kira ada saling sandera di anggota Partai Demokrat. Saya tidak yakin SBY tidak bingung, Anas juga pasti bingung. Begitu pula Nazaruddin. Semua pegang kartu truf. Rakyat yang tidak terkait kasus itu juga bingung,” kata Sys.

Perlu klarifikasi

Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Yuddy Chrisnandi menilai pernyataan Marzuki menyangkut pembubaran KPK dan pemaafan koruptor tidak berdiri sendiri. Pernyataan Marzuki tersebut harus dilihat bukan saja dalam kedudukan Marzuki sebagai Ketua DPR, melainkan juga pada posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Yuddy mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat harus tampil memberikan klarifikasi. Sikap diam Yudhoyono akan dinilai sebagai persetujuan dia atas pembubaran KPK dan pemaafan koruptor. Padahal keinginan itu jelas berlawanan dengan semangat reformasi dan melawan kehendak rakyat memberantas korupsi.

Atas pernyataan Marzuki, para elemen masyarakat sipil atau anggota DPR yang antikorupsi perlu mendesak Badan Kehormatan DPR memanggil dan memeriksa Marzuki. Dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, pernyataan Marzuki menjadikan DPR dicitrakan sebagai lembaga yang prokoruptor.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, secara terpisah menyatakan curiga gagasan pembubaran KPK tersebut muncul karena ada kekhawatiran kasus yang menyangkut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin

bakal merangsek lebih dalam ke tubuh Partai Demokrat. Saat ini, penyelidikan KPK sudah masuk ke 155 perusahaan yang memiliki kaitan dengan Nazaruddin.

”Teori paling sederhana, hanya orang bermasalah dan terancam proses hukum yang ingin KPK bubar,” kata Donal.

Pernyataan Marzuki Alie tersebut, kata Donal, menunjukkan sikap ketidaknegarawanan dan bukan pemimpin yang baik. ”Pascakongres, Partai Demokrat, katanya ingin memperbaiki partai dan tetap mengedepankan pemberantasan korupsi, kenapa mempertahankan orang yang menghambat,” katanya.

Selain itu, pernyataan tentang pembubaran KPK bukanlah kontroversi pertama kali yang diciptakan Marzuki. Sebelumnya, Ketua DPR itu sering dikritik masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan gedung DPR dan tsunami di Kepulauan Mentawai.

Oleh karena itu, Donal meminta Partai Demokrat segera mencopot Marzuki dari jabatan sebagai Ketua DPR. Jika tidak, masyarakat dapat melaporkan Marzuki ke Badan Kehormatan DPR.

Hak konstitusional

Namun, menurut ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin, pendapat Marzuki soal pembubaran KPK tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan kedudukan dia sebagai Ketua DPR. Menurut Irman, Marzuki memiliki hak konstitusional untuk berbicara mengenai apa pun dan sekontroversial apa pun pendapatnya. Pasal 20 A Ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan menjamin hak Marzuki untuk berbicara.

”Ini cuma soal perbedaan pendapat. Indonesia akan tampak konyol kalau hanya karena pendapatnya seorang anggota DPR dinistakan seperti layaknya orang yang berbuat mesum. Jadi, sangat kejam kalau hanya karena persoalan seperti itu kemudian Marzuki diminta turun,” katanya.

Ia pun berpendapat, Marzuki tidak dapat dibawa ke Badan Kehormatan DPR, kecuali Marzuki melontarkan kata-kata tidak sopan atau melakukan perbuatan tercela. (ray/ana/DIK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s