Kepemimpinan Nasioanl: Jangan Biarkan Sejarah Berulang

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terbukti tidak mampu memimpin dan tidak patut menyelenggarakan negara. Sebab, Indonesia kini semakin jauh dari cita-cita bangsa, bahkan mengarah ke kehancuran. Oleh karena itu, kepemimpinan yang tidak layak ini harus dihentikan.

”Kita tidak bisa membiarkan bangsa ini lebih buruk lagi. Kita bertanggung jawab untuk anak cucu. Kita harus memulai dengan mendorong DPR bertindak. Mereka harus mau sebab sudah diberi kepercayaan mewakili rakyat. Jangan sampai l’histoire se repete (sejarah berulang) dan masyarakat turun ke jalan memperjuangkan kedaulatannya,” tutur advokat Adnan Buyung Nasution dalam sarasehan peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan silaturahim 45 tokoh agama, tokoh ekonomi, purnawirawan TNI, dan yang lainnya di Jakarta, Senin (8/8) malam.

Dalam acara yang didahului buka puasa bersama itu hadir antara lain ulama KH Ali Yafie, Soegeng Sarjadi, mantan hakim agung Bismar Siregar, mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Sukardi Rinakit, Hariman Siregar, KH Cholil Badawi, Mgr Martinus Situmorang, dan Benny Susetyo.

Kendati memberikan kesempatan pertama kepada DPR untuk menghentikan kepemimpinan Yudhoyono yang dinilai tidak layak, Tyasno menambahkan, perlu ada tenggat. Jika aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan, DPR perlu dibubarkan sekaligus dan revolusi menjadi keniscayaan. ”Revolusi ekstrakonstitusional, tetapi hukum dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Kalau dilaksanakan atas kehendak rakyat, revolusi itu sah,” katanya.

Kondisi krisis

Ali Yafie mengakui, Indonesia kini dibelit korupsi yang merajalela dan mafia hukum yang menggurita. Selain itu, pemerintah tak juga menangani bencana alam maupun bencana moral. Pemerintah juga tidak mendengarkan jeritan rakyat yang tenggelam dalam lumpur bencana alam dan bencana moral.

”Kerusakan yang kita alami, menurut para ahli, pengamat, pemuka agama, dan media massa sudah pada tahap mencemaskan dan mengarah pada kehancuran bangsa, karena terjadi baik di birokrasi pemerintahan, legislatif, penegak hukum, maupun masyarakat,” tuturnya.

Salah satu penyebab kerusakan ini, imbuh Soegeng Sarjadi, adalah masuknya pengusaha ke dunia politik dan membeli segalanya dengan uang. Partai politik yang dikuasai pengusaha antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.

Oleh karena visi awalnya transaksional, tambah Benny, semua hal dihitung dalam nilai materi. Akibatnya, tak ada kebaikan yang dibawa partai. Ketika parpol menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya kelompok dan diri sendiri, masyarakat tak memercayainya lagi.

Para tokoh itu menilai, Indonesia kini dilanda tujuh krisis nasional. (INA)

Source: Kompas 9 Agustus 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s