Daulat Rakyat Jangan Direbut

Komentar tokoh soal pilkada. - KOMPAS
Komentar tokoh soal pilkada. – KOMPAS

 

Mayoritas fraksi di DPR masih berkeinginan kuat menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, digantikan pemilihan oleh DPRD. Banyak pihak pun mengingatkan, rencana ini akan mengebiri kedaulatan rakyat dan bisa merugikan partai kecil.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, Senin (8/9), mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak lepas tangan begitu saja melihat perkembangan di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di DPR tersebut.

“Jangan SBY terbawa permainan partai yang kini lebih cenderung menggunakan model pemilihan melalui lembaga perwakilan. Ini bisa menjadi sesuatu yang buruk di ujung masa jabatannya,” ujar Saldi.

Secara terpisah, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pilkada oleh DPRD merupakan upaya mengembalikan daulat rakyat menjadi daulat elite.

Perubahan ini juga bisa memicu pelegalan politik uang di ruang tertutup yang bernama DPRD serta memonopoli otoritas pengawasan pemerintahan daerah. Akhirnya, sistem pilkada oleh DPRD hanya akan mengonversi politik uang dari ”langsung kepada rakyat” menjadi kepada anggota DPRD.

Secara aktual, langkah ini juga bisa dilihat sebagai upaya boikot politik dari pihak Koalisi Merah Putih yang belum legawa terhadap hasil pemilu presiden yang dimenangi oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Bergabungnya semua partai pendukung Koalisi Merah Putih dalam mengusung pilkada tak langsung dapat dilihat sebagai upaya pengebirian otoritas eksekutif dengan cara menguasai konstelasi pilkada dengan kekuatan mayoritas jumlah partai yang mereka miliki,” katanya.

JK ingin pilkada langsung

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berpandangan, pilkada langsung oleh rakyat memang sebaiknya perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari demokrasi untuk menghasilkan pemimpin terbaik.

Sebenarnya, lanjut JK, pilkada langsung oleh rakyat atau melalui DPRD sama-sama demokratis. Namun, pilkada langsung oleh rakyat lebih baik karena rakyat bisa turut serta menentukan figur yang memimpin kepala daerah.

Pilkada oleh DPRD memang bisa membuat ongkos pemilihan lebih murah, tetapi ongkos pemerintahan lebih mahal dan menimbulkan pengaturan di luar sepengetahuan rakyat.

“Pengalaman kita zaman dulu, pilkada oleh DPRD bisa membuat DPRD tersandera, ditekan kiri-kanan,” katanya.

Meski demikian, dia sependapat perlu efisiensi anggaran dan waktu. ”Saya cenderung pilkada langsung dengan perbaikan. Kalau bisa diatur penyelenggaraannya serentak, pasti lebih baik sehingga lebih efisien,” kata JK.

Dengan pilkada langsung oleh rakyat yang serentak, pilkada cukup dilaksanakan dua kali, misalnya, 250 kabupaten tahun ini dan dua tahun lagi 250 pilkada sisanya,” ujarnya.

Rugikan partai kecil

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti juga mengingatkan partai-partai kecil yang tergabung dengan Koalisi Merah Putih agar tidak terbuai. Pilkada oleh DPR justru bisa merugikan mereka.

Pasalnya, kursi DPRD provinsi dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. PDI-P menguasai kursi DPRD di 16-17 provinsi. Golkar menguasai kursi DPRD di 14-15 provinsi, Gerindra di 10 provinsi, dan Demokrat di 2-3 provinsi.

Partai-partai ini yang berpeluang besar mengajukan calon kepala daerah dan memenanginya di tingkat DPRD. Sementara partai lain harus berkoalisi dan kesempatan untuk menang sulit.

Sebaliknya, dengan mekanisme kepala daerah dipilih langsung, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional bisa memiliki kader yang menjabat kepala daerah. Kader PKS yang menjabat gubernur saat ini adalah Gatot Pujo Nugroho (Sumatera Utara), Irwan Prayitno (Sumatera Barat), dan Ahmad Heryawan (Jawa Barat). Adapun kader PAN yang menang di tingkat kota adalah Wali Kota Bogor Bima Arya. Bima Arya bisa menang Pilkada Kota Bogor meskipun jumlah kursi di DPR sedikit.

”Saya heran dengan langkah mereka yang kurang memperhitungkan itu. Secara pragmatis, mereka tidak diuntungkan, apalagi secara idealis. Mereka justru menutup peluang bagi diri sendiri untuk melahirkan pemimpin dari kader partai,” ujar Ray dalam diskusi ”Menolak Warisan RUU Anti Reformasi dari Rezim SBY”, di Jakarta, kemarin.

Dengan tidak adanya kekuatan di tingkat daerah, PPP, PAN, dan PKS akan sulit berkembang di tingkat nasional.

Sampai kemarin, DPR tampaknya tetap akan memaksakan agar RUU Pilkada segera diselesaikan.

Banyak isu krusial

Rapat pimpinan DPR, menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, sudah mengagendakan rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU Pilkada antara Komisi II DPR dan pemerintah dijadwalkan dilaksanakan 23 September. Adapun pengesahan RUU Pilkada dilakukan pada rapat paripurna 25 September.

Kesepakatan itu mundur dari jadwal sebelumnya, yakni pengesahan pada rapat paripurna tanggal 16 September.

Perubahan jadwal pengesahan disepakati karena masih banyak isu krusial yang belum disepakati. Salah satunya pemilihan kepala daerah dalam satu paket atau tidak.

Dalam daftar inventarisasi masalah per tanggal 2 September diketahui, empat fraksi mengusulkan kepala daerah dipilih satu paket bersama wakil kepala daerah. Keempat fraksi itu adalah F-PKS, F-PKB, F-Gerindra, dan F-Hanura.

Lima fraksi lain, yakni F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PAN, dan F-PPP, menginginkan hanya kepala daerah yang dipilih. Wakilnya dipilih setelah kepala daerah terpilih. Pandangan itu sama dengan usulan pemerintah.

Syarat calon kepala daerah tidak memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah (Pasal 12 Huruf p dan Pasal 70 Huruf p) juga masih diperdebatkan. Hanya F-PG dan F-PDIP yang tidak menyetujui syarat tersebut, sementara tujuh fraksi lain setuju.

Terkait mekanisme pilkada, sampai kemarin, perdebatan masih alot karena terpolarisasi di dua kubu.

Pendapat pertama, kepala daerah dipilih oleh DPRD, dipertahankan enam fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Pendapat kedua, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dipertahankan fraksi partai pendukung Jokowi-JK, yaitu PDI-P, PKB, dan Partai Hanura.

F-PKS dan F-PKB berubah sikap. F-PKS, yang awalnya mengusulkan kepala daerah di seluruh tingkatan dipilih langsung, berubah mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. F-PKB yang sebelumnya mengusulkan bupati/wali kota dipilih DPRD akhirnya mengikuti pandangan dipilih langsung oleh rakyat.

”Para petinggi parpol mungkin perlu berembuk membahas yang dibutuhkan bangsa,” kata Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto. ***

Sumber: Kompas.com 09/09/14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s