Potensi Konflik: Selesaikan Persoalan Struktural Masyarakat

KONFLIK di sejumlah wilayah di negeri ini, dalam beberapa waktu terakhir, berakar pada persoalan yang bersifat struktur. Olah karena itu, pemerintah diminta berkonsentrasi merampungkan masalah struktural di masyarakat itu.

Pernyataan itu disampaikan sosiolog Imam B Prasodjo, Minggu (29/1), di Jakarta. Masalah yang bersifat struktural, terutama di bidang pertanahan. ”Pengelolaan tanah kita lemah. Persoalannya mulai dari batas tanah hingga izin yang berlapis-lapis. Kita tidak pernah serius menangani persoalan ini,” tuturnya.

Dalam soal kependudukan, persoalan struktural mengemuka dengan adanya pola yang mengelompok atau mengkluster. Ini adalah dampak dari transmigrasi bedol desa pada masa lalu. Warga transmigran dari daerah yang sama tinggal berkelompok. Ketika terjadi kemajuan ekonomi yang tidak seimbang di daerah tujuan transmigrasi, transmigran itu menjadi kambing hitam.

Di sisi lain, Imam mengakui, Indonesia kekurangan lembaga mediasi. Lembaga semacam ini penting untuk menyelenggarakan dialog antarpihak yang berkonflik. Mediator harus memiliki kemampuan, berwibawa, dan dihormati oleh kedua belah pihak.

Sebaliknya, Koordinator Program Psikologi Perdamaian Universitas Indonesia Ichsan Malik dan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Mudji Sutrisno, mengatakan, kepemimpinan di negeri ini cenderung tidak memiliki arah dan agenda untuk membangun bangsa. Mereka juga berpikir pragmatis. Akibatnya, beragam masalah di masyarakat, termasuk persoalan struktural, tidak ditangani dengan baik. Rakyat kehilangan arah dan kesabaran. Konflik merebak.

”Semua konflik selalu dimulai dari masalah yang tidak terselesaikan. Sayangnya, sejak reformasi, pemerintah tidak mempunyai agenda dan arah yang jelas untuk membangun bangsa ini ke depan,” kata Ichsan.

Ichsan memisalkan, banyak lahan diberikan kepada investor tanpa perencanaan dan pengawasan. Rakyat selalu di posisi bawah dan tertekan. Rakyat yang tidak memiliki alternatif pun kehilangan kesabaran.

Mudji menambahkan, pemerintah tidak memiliki acuan dalam membangun bangsa dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Masyarakat pun mengalami disorientasi acuan dan nilai. Akibatnya, mereka menjadi mudah marah. (ATO/FER/ONG/NWO)

Sumber: Kompas 30 Januari 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s