Iklan “Kutagih Janjimu” Sudutkan Jokowi, Tiga Stasiun TV Ditegur

Puluhan warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru berunjuk rasa di depan Balaikota, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan penyesalan atas keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden, Selasa (25/3/2014). - TRIBUNNEWS
Puluhan warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru berunjuk rasa di depan Balaikota, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan penyesalan atas keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden, Selasa (25/3/2014). – TRIBUNNEWS

Komisi Penyiaran Indonesia menilai iklan dengan slogan “Kutagih Janjimu” menyerang dan menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. KPI menegur tiga stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut.

“Iklan ‘Kutagih Janjimu’ adalah iklan politik. Memang itu bukan iklan kampanye. Iklan ini bermasalah. Dari sisi pesannya, itu memang ada nuansa menyerang. Iklan itu hanya tayang di Global TV, MNC TV, dan RCTI, televisi lain tidak,” ujar Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2014).

Dia menilai, selain mengandung unsur serangan politik, iklan itu juga mengandung tiga masalah lain. Iklan itu diduga tidak mendapat izin Jokowi dalam menampilkan wajah calon presiden PDI Perjuangan tersebut. Idy mengatakan, menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, untuk menampilkan gambar wajah seseorang, pembuat iklan harus mendapat izin dari yang bersangkutan.

Selain itu, pemasang iklan tidak tercantum dengan jelas pada tayangan tersebut. Cuplikan dalam iklan tersebut juga diambil dari sumber yang tidak jelas. “Seharusnya (ada) sebuah footage diketahui asalnya, sementara dalam iklan ‘Kutagih Janjimu’ terpampang gambar Jokowi saat kampanye dalam Pemilu Gubernur DKI,” kata dia.

Idy mengatakan, KPI telah melayangkan teguran kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut. Teguran tersebut telah melalui koordinasi dengan Bawaslu dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).

“Kami sudah minta iklan ini dihentikan. Karena kalau tidak dilakukan pencegahan, ke depan, apalagi dalam pilpres yang masih lama, bisa memunculkan beragam iklan yang saling menyerang dan sangat kontraproduktif dengan demokrasi. Ini bikin gaduh dan timbulkan konflik sosial,” kata Idy.

Sumber: Kompas, 28/3/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s