Kebablasan Soal Century

Semua orang tentu setuju kasus bailout Bank Century dibongkar tuntas. Tapi keinginan sebagian politikus Senayan menyewa auditor internasional amatlah berlebihan. Sikap ini sama saja dengan tidak mempercayai audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pengusutan lembaga penegak hukum.

Manuver kebablasan itu muncul setelah BPK dianggap tidak serius mengungkap aliran dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun. Hasil audit forensik ini tidak berbeda jauh dengan hasil laporan investigasi BPK pada 2009. Hanya, kali ini audit lebih berfokus pada sejumlah sasaran, antara lain transaksi surat berharga, pemberian kredit, transaksi letter of credit, dan transaksi kas valas.

BPK memang mengungkap beberapa transaksi aneh. Misalnya aliran dana ke saudara ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama periode 2006-2009. Juga ada aliran dana Rp 100 miliar ke perusahaan yang menerbitkan sebuah harian nasional. Hanya, BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dan kasus Bank Century.

Bila hasil audit itu dinilai belum cukup, orang tak habis pikir temuan seperti apa yang dicari oleh politikus Senayan. DPR sendiri bahkan telah mengusut kasus Century lewat pembentukan panitia angket. Penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, juga telah menanganinya. Pemilik bank ini dan sejumlah orang yang terlibat dalam kejahatan perbankan pun sudah dihukum.

Boleh jadi, sebagian anggota DPR tetap mengincar Menteri Keuangan waktu itu, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono. Kita tahu kasus Bank Century ini bermula dari keputusan pemerintah memberikan dana talangan karena bank tersebut dinilai tidak sehat dan membahayakan dunia perbankan.

Politikus kemudian berupaya mengungkap kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang di balik keputusan ini karena banyak nasabah yang diuntungkan. Masalahnya, dalam penyelidikan kalangan Senayan itu tidak ditemukan bukti bahwa pejabat pembuat kebijakan tersebut mendapat keuntungan, apalagi menerima suap. Begitu pula dalam hasil penyelidikan KPK dan audit forensik BPK terbaru.

Boleh saja politikus Senayan kecewa terhadap hasil audit BPK. Tapi mereka semestinya tetap menghargai hasil kerja lembaga tinggi ini. Lagi pula, bukankah DPR sendiri yang dulu memintanya melakukan audit forensik? Sikap tidak percaya kepada BPK juga tampak aneh lantaran DPR-lah yang selama ini menentukan para pemimpin lembaga ini.

Begitu pula sikap politikus yang berlebihan dalam “menggoreng” kasus Century. Muncul kesan bahwa mereka tidak percaya kepada proses penegakan hukum, termasuk yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Manuver seperti ini menggelikan lantaran DPR pula yang selama ini memilih pemimpin KPK.

Kenapa anggota DPR sulit bersikap konsisten? Melakukan manuver politik tidaklah dilarang. Hanya, masyarakat justru sulit menerima jika politikus cenderung melecehkan akal sehat. Kalangan politikus seolah sengaja menjadikan kasus Century sebagai komoditas politik, dan bukan penyelesaian secara hukum.

Sumber:  Tempo 29 Desember 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s