Lenyap dari Singapura, Nazaruddin Uji Komitmen Pemerintah

JAKARTA, IPR  – Harian Tempo kemarin 6 Juli 2011 memberitakan, Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, mempertanyakan kinerja penegak hukum dalam mencari Muhammad Nazaruddin di Singapura. Sebab, laporan Kementerian Luar Negeri Singapura tentang keberadaan eks Bendahara Umum Partai Demokrat sudah disampaikan ke Pemerintah Indonesia sebelum penetapan Nazaruddin sebagai tersangka pada 30 Juni 2011.

“Apa arti perintah penangkapan Presiden?” kata Tama ketika dihubungiTempo, Rabu, 6 Juli 2011. “Jangan sampai itu dagelan politik.”

Pada 2 Juli 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo untuk menangkap Nazaruddin. Padahal, menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Singapura, laporan dari otoritas Singapura sudah dari beberapa pekan lalu. Otoritas Singapura sudah mengabarkan posisi Nazaruddin di Singapura.

Apa yang terjadi dengan penegak hukum, menurut Tama, harus dikaji lagi mengenai komitmennya. “Apalagi selama ini tidak ada hubungan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian yang secara tegas bersama-sama mencari Nazaruddin. Bukan hanya memampang namanya di situs Interpol.

Kini, karena Nazaruddin sudah telanjur menghilang, Tama menyarankan Komisi fokus ke alat bukti. “Seberapa kuat kasus ini akan bicara, kuncinya aliran dana,” ujarnya. Saat ini, paling tidak sudah ada kuitansi yang menyeret sejumlah pihak dalam proyek-proyek yang ditangani Nazaruddin. “Itu tidak cukup sebelum ada konfirmasi dan pemeriksaan saksi-saksi,” paparnya. Maka Komisi harus mengurai sejauh mana aliran dana yang dibawa pria 32 tahun ini ke kantong-kantor birokrat maupun politikus.

Selain aliran dana,Tama menyarankan Komisi segera menggunakan UU Pencucian Uang dalam kasus Nazaruddin. “Ada nilai plusnya (UU Pencucian Uang), bisa disita uang-uang yang tidak jelas asal usulnya,” jelasnya. Selain penyitaan, orang yang menerima duit dari Nazaruddin juga bisa dijerat.

Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu riskan menggunakan UU Pencucian Uang yang baru disahkan Oktober 2010. Sebab, pencucian uang merupakan perbuatan yang berkelanjutan. Jadi, Tama menjelaskan, bagi pihak yang menyimpan harta Nazaruddin, bisa dijerat karena perbuatannya masih berkelanjutan. “Komisi bisa masuk lewat sana, bisa dicari ke jalur sana,” ucapnya.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menyidik Nazaruddin dalam tiga kasus. Ketiganya adalah kasus pembangunan wisma atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga, pengadaan alat bantu mengajar di Kementerian Pendidikan Nasional, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ini, Nazaruddin menjadi tersangka dalam kasus di Kementerian Pendidikan nasional.  Sources >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s