Krisis Politik RI-Arab Saudi

Terhitung sejak Sabtu (2/7), Kerajaan Arab Saudi secara resmi memberlakukan kebijakan baru: menghentikan pemberian visa untuk tenaga kerja asal Indonesia di sektor domestik.

Pemerintah Arab Saudi memutuskan itu hanya beberapa hari setelah Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan sikap terkait dengan persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara tersebut, khususnya pelaksanaan hukuman pancung terhadap Ruyati. Pelbagai elemen bangsa memang memberikan tanggapan cukup keras atas hukuman pancung terhadap Ruyati. Tekanan dari banyak pihak inilah yang membuat pemerintah akhirnya menyatakan kekecewaan. Pemerintah Indonesia juga menghentikan pengiriman TKI untuk sementara waktu ke Arab Saudi efektif per 1 Agustus.

Krisis politik

Sikap politik Arab Saudi ini menimbulkan krisis politik antara Indonesia dan negara kaya minyak tersebut. Arab Saudi tampaknya tak bisa lagi menahan kekecewaan atas pelbagai macam kecaman yang muncul di Indonesia pasca-pemberlakuan hukuman pancung terhadap Ruyati sehingga memunculkan putusan seperti di atas.

Apa boleh buat, masyarakat Indonesia pun sudah tidak bisa menahan lagi kekecewaan atas pelbagai macam kasus kekerasan, penyiksaan, hingga pelaksanaan hukuman pancung yang dialami sejumlah anak bangsa di negeri dua kota suci itu. Apalagi, persoalan-persoalan seperti ini begitu sering terjadi sehingga akhirnya Pemerintah Indonesia gerah karena didesak di sana-sini.

Harus diakui, sikap politik Indonesia dalam bentuk moratorium pengiriman TKI dan Arab Saudi yang menghentikan penerimaan TKI sangat merugikan keduanya. Bagi Indonesia, kebijakan tersebut akan memperbanyak jumlah penganggur dan orang miskin di negeri ini. Apalagi kenyataan menunjukkan, pelbagai kebijakan pemerintah gagal mengurangi angka penganggur dan kemiskinan.

Hingga sekarang masyarakat acap tak terpengaruh dengan santernya pemberitaan tentang penyiksaan atau bahkan pembunuhan yang dialami para TKI di luar negeri. Hal ini terlihat jelas dari tingginya minat masyarakat untuk bekerja sebagai TKI di negeri asing, termasuk di Arab Saudi. Kerugian yang lebih kurang sama dialami Arab Saudi. Keputusan tersebut akan berdampak buruk terhadap negara itu karena sektor domestiknya selama ini diperkuat oleh para pekerja asing, termasuk dari Indonesia. Arab Saudi akan menutup ”kekosongan” di sektor domestik ini dengan tenaga kerja asing dari negara lain.

Meski demikian, Arab Saudi tampaknya tetap bersikap tak ada yang salah dengan segala permasalahan yang dihadapi para TKI kita. Bahkan, Kerajaan Arab Saudi melalui duta besarnya di Indonesia (Abdulrahman Mohammed Amin Al Khayyat) membantah telah meminta maaf karena tak memberi tahu terlebih dahulu tentang pelaksanaan hukuman pancung terhadap Ruyati.

Padahal, dalam jumpa pers bersama antara Presiden, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Arab Saudi telah meminta maaf atas keteledoran di atas. Bantahan permintaan maaf dari Kedutaan Besar Arab Saudi tersebut tentu saja merupakan tamparan keras terhadap bangsa Indonesia, khususnya pemerintah dan Kementerian Luar Negeri.

Permintaan maaf dari Arab Saudi itu penting bagi Indonesia karena mereka telah melanggar tata krama diplomasi yang berlaku di dunia internasional (seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri). Selain itu, permintaan maaf juga bisa menjadi pelipur lara pelbagai kekecewaan yang dirasakan bangsa Indonesia terhadap Arab Saudi.

Sangat disayangkan, Arab Saudi tak bersedia minta maaf. Dengan sikap politiknya yang mutakhir, negara kaya minyak tersebut justru memberikan tamparan lebih keras lagi terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia. Sikap Arab Saudi menunjukkan, ada faktor yang dianggap sangat prinsipiil dan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain, yaitu penegakan hukum. Apalagi, hukum yang berlaku diyakini sebagai ketentuan agama yang dikenal dengan hukum Qisas—sesuai yang termaktub dalam Al Quran dan hadis.

Dalam konteks ini, penegakan hukum seperti yang berlangsung terhadap Ruyati tak hanya menjadi kewajiban hukum positif bagi Arab Saudi. Lebih dari itu, penegakan hukum tersebut sudah menjadi kewajiban agama. Dengan demikian, meminta maaf atas pelaksanaan hukum agama akan dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap hukum Allah yang mereka imani.

Inilah yang nyaris absen dari sikap dan pernyataan banyak pihak di Indonesia, termasuk dari sikap pemerintah yang disampaikan Presiden bersama menteri-menteri terkait di atas. Yang ada hanyalah kecaman terhadap hukum yang justru dikukuhi sebagai keyakinan agama oleh pemerintah dan masyarakat Arab Saudi. Tidaklah mengherankan jika Arab Saudi justru bersikap lebih keras seperti sekarang. Sebaliknya, tak heran pula apabila Pemerintah Indonesia acap gagal melindungi anak bangsa dari pelaksanaan hukum Qisas.

Hukum agama

Mengingat hukum berlaku di Arab Saudi adalah hukum agama (Qisas), seharusnya upaya Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan membebaskan sejumlah anak bangsa dari jeratan hukum di sana juga menggunakan pendekatan keagamaan. Pendekatan diplomatis, seperti sekarang dilakukan, tidak cukup. Pendekatan agama sebenarnya cukup memberikan harapan. Selain di Indonesia terdapat banyak ulama dan ahli hukum Islam, celah yang bisa digunakan untuk menyelamatkan para TKI kita adalah sifat hukum Islam yang multitafsir sehingga terbuka terhadap pelbagai macam perbedaan pandangan.

Apalagi, hukum Qisas mempunyai sejumlah ketentuan ketat untuk bisa dilaksanakan, di antaranya adanya unsur kesengajaan dalam sebuah tindak pidana (qashdul a’amdi) dan dilakukan dalam konteks membela diri (ad-difa’ a’ninnafsi). Jika sejumlah ketentuan yang ada tidak terpenuhi, hukum Qisas tak dapat ditegakkan sesuai dengan kaidah hukum fikih yang berbunyi, dar’ul hudud bis syubhat (meninggalkan hukum Qisas karena tak memenuhi ketentuan).

Untuk keselamatan anak bangsa ke depan, segenap elemen bangsa memang harus mengambil pembelajaran berarti dari krisis politik yang terjadi ini.

Bagi masyarakat luas, krisis politik RI-Arab Saudi memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya sikap proporsional terhadap hal-hal menyangkut negara lain. Bagi para politikus, krisis ini memberikan pembelajaran akan pentingnya menghindari praktik politisasi apa pun yang hanya menguntungkan golongan tertentu. Adapun bagi pemerintah, krisis yang terjadi sekarang seharusnya memberikan pembelajaran tentang pentingnya meninggalkan politik pencitraan dengan melakukan kebijakan populis tetapi strategis. Semua pembelajaran di atas sangatlah penting untuk menghindari dampak lebih buruk dari krisis yang terjadi sekarang agar tidak melebar dan merusak kepentingan-kepentingan lain yang bersifat strategis, misalnya, kerja sama kedua negara di bidang pendidikan dan pelaksanaan ibadah haji.

Opini Kompas, 7 Juli 2011, Hasibullah Satrawi Sarjana Hukum Islam Al Azhar, Kairo, Mesir; Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam pada Moderate Muslim Society Jakarta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s