Dibalik Rp 6,7 Triliun (Dana Talangan Century)

Oleh ANDI SURUJI

Sidang pembaca yang budiman, masih ingat angka rupiah yang tertera di judul tulisan ini? Boleh jadi Anda tidak dapat seketika mengingatnya.

Ah, sering kali memang pendek jangkauan ingatan kita. Apalagi, setiap hari pembaca digempur dengan berbagai berita buruk tentang aneka macam persoalan. Korupsi, mafia hukum, mafia anggaran, mafia pajak, mafia narkoba, mafia pemilu, silih berganti kita baca.

Baiklah…! Angka Rp 6,7 triliun itu adalah jumlah dana yang digelontorkan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menolong Bank Century ketika menghadapi masalah likuiditas tahun 2008. Bank ini kemudian diambil alih LPS. Sekadar menghangatkan ingatan, 2008 adalah tahun pemilihan umum presiden-wakil presiden.

Setelah berlalu sekitar tiga tahun, beberapa hari lalu muncul lagi angka Rp 6,7 triliun. Namun, kali ini bukan lagi soal gelontoran dana talangan Bank Century yang sangat kontroversial waktu itu.

Angka baru itu adalah rencana nilai penjualan Bank Mutiara, yang sebelumnya bernama Bank Century. Entah kebetulan atau tidak, mengapa angka penjualan Bank Mutiara sama dengan nilai talangan Bank Century? Apakah memang demikian perhitungannya atau ada penggelembungan nilai penjualan untuk menyamakan angka dana talangannya.

Atau karena ini era pencitraan, angka nilai penjualan itu sengaja dipatok sama dengan angka dana talangan guna membuktikan argumentasi bahwa penalangan Bank Century tidak akan merugikan negara atau LPS yang modalnya merupakan suntikan dari uang negara.

Tentu saja, kita berharap nilai penjualan Bank Mutiara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dana talangannya. Namun, menurut pandangan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, upaya LPS untuk menjual Bank Mutiara cukup berat. Pasalnya, calon pembeli masih memikirkan sejumlah risiko, antara lain risiko politik dan nama baik, apabila membeli bank tersebut.

Ongkos talangan Bank Century memang hanya Rp 6,7 triliun. Namun, kalau memperhitungkan ongkos sosial, ongkos ekonomi, dan ongkos politik, tentu jauh lebih besar. Bukankah Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan era gonjang-ganjing Bank Century itu, telah menjadi ”korban” kebijakan pemerintah? Ia harus terdepak dari kabinet walaupun ia legawa dan terhormat melakukannya dengan cara mengundurkan diri.

Konon, ongkos mahal dari ”pengorbanan” Sri Mulyani itu kini ditanggung kabinet. Banyak menteri yang akhirnya tidak berani mengambil risiko politik dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Kini, meski hanya terdengar melalui bisik-bisik, muncul penyakit yang diistilahkan Sri Mulyani Syndrom. Suatu sindrom berupa ketakutan berlebihan di kalangan menteri untuk mengambil kebijakan, jangan sampai senasib dengan Sri Mulyani.

Ya, tidak heranlah kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kurang dari 50 persen dari semua instruksinya, tertulis maupun lisan, yang dijalankan. Seperti yang pernah saya tulis dalam kolom ini, jangan sampai harus diterbitkan instruksi presiden (inpres) untuk melaksanakan inpres.

Sekadar kilas balik, setelah melalui proses politik yang panjang di DPR, Sidang Paripurna DPR akhirnya menyebutkan, aparat hukum diminta menyidik hubungan antara bailout Bank Century dan partai serta capres-cawapres tertentu.

Sementara kontroversi bailout Bank Century belum berakhir dan kini penjualan Bank Mutiara masih diragukan, di salah satu sudut halaman sebuah koran terbitan Jakarta, kemarin, terselip sebuah berita kecil. Bisa jadi, sangat sedikit pembaca yang menemukannya. Padahal, berita itu berpotensi bisa mengguncang kembali bangsa ini, seputar persoalan Bank Century. Setidaknya, mengusik orang-orang tertentu.

Berita itu mengabarkan bahwa buron yang juga mantan pemilik saham Bank Century, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq dari First Gulf Asia Holdings Ltd, mengajukan gugatan arbitrase. Mereka menggugat Pemerintah Indonesia terkait dengan diambil alihnya Bank Century. Konon, nilai gugatannya mencapai Rp 4 triliun. Kabar ini dibenarkan Wakil Jaksa Agung Darmono.

Sumber kabar lain menyebutkan, gugatan Rafat dan Hesham itu diajukan setelah mempelajari secara cermat dan mendalam pengambilalihan Bank Century. Jika dirinya dikriminalkan, tentu pemerintah atau Bank Indonesia juga melakukan tindak kriminal. Jika tidak terbukti, mereka akan menuntut pengembalian uangnya.

Sebelumnya, Tim Pengawas Penanganan Kasus Bank Century dari DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung, Rabu (6/7), menggelar rapat koordinasi pengawasan. Ada sejumlah temuan baru yang dilaporkan, yakni ada dugaan persekongkolan di Bank Indonesia untuk memuluskan pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Tim Pengawas kecewa karena tidak ada kemajuan dalam penanganan kasus pemberian dana talangan senilai Rp 6,7 triliun yang sudah dinyatakan menyimpang oleh DPR itu. Oleh karena itu, Tim Pengawas juga menantang KPK untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika memang KPK kesulitan, perkara ini diminta dikembalikan kepada DPR. Mekanisme politik akan dilakukan.

Jangan-jangan rekomendasi Sidang Paripurna DPR yang menyebutkan aparat hukum diminta menyidik hubungan antara bailout Bank Century dan partai serta capres-cawapres tertentu memang ada benarnya dan bisa terbukti kelak.

Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR saat ini bisa menjadi pintu masuk membuktikan indikasi itu. Apalagi jika gugatan Rafat dan Hesham digelar, tentu skandal Bank Century bisa lebih terbuka.

Opini, Kompas, 16 Juli 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s