Jajak Pendapat Kompas: Ketidakpercayaan pada Negara

oleh Yohan Wahyu

RENTETAN gejolak sosial di masyarakat belakangan ini sebagian besar dipicu oleh memudarnya kepercayaan terhadap rezim pemerintahan. Pesimisme publik terhadap kinerja pemerintah ini mendorong muncul- nya berbagai bentuk gerakan massa, mulai dari aksi solidaritas melalui media sosial hingga berbagai aksi massa pemblokiran.

Ketidakpercayaan terhadap negara ditunjukkan oleh hasil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan di 12 kota besar Indonesia. Delapan dari 10 responden sepakat bahwa kinerja tiga institusi utama negara saat ini tidak memuaskan. Ketiga institusi itu meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Secara khusus, sebagian besar publik survei ini mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah dalam empat hal. Pertama, hingga saat ini pemerintah dianggap kurang cakap mengurus penyelesaian sengketa pertanahan. Kedua, meski menyandarkan pemasukan negara dari proses produksi dan ekspor komoditas yang dihasilkan para buruh, pemerintah dinilai tidak bisa menyelesaikan perselisihan perburuhan.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa publik menilai pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup ataupun beribadah warga minoritas. Persoalan keempat yang diungkap menyangkut ketidakseriusan pemerintah menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan personel ketiga institusi negara.

Wujud paling konkret dari hilangnya kepercayaan publik terhadap negara adalah pendapat tentang tidak ada lembaga negara yang dianggap masih mampu menjalankan fungsinya saat ini. Empat dari 10 responden menilai tak ada satu pun institusi negara yang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai harapan publik.

Gerakan massa

Tokoh psikologi sosial, Herbert Blumer, menyebutkan, gerakan massa yang muncul di masyarakat harus dipahami sebagai usaha kolektif untuk membangun sesuatu yang baru, yang mampu menciptakan perubahan. Dalam konteks masyarakat yang hampir-hampir kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara negara, munculnya berbagai bentuk gerakan massa menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

Publik survei ini mencermati beberapa penyebab pokok yang memicu maraknya gerakan massa akhir-akhir ini. Terkait kinerja lembaga eksekutif, delapan dari 10 responden menyatakan bahwa banyaknya regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta macetnya dialog antara pemerintah dan rakyat memicu gerakan massa. Gerakan massa yang terjadi di Bima sangat relevan untuk dijadikan contoh.

Izin pertambangan yang diberikan Pemkab Bima kepada perusahaan tambang mengakibatkan akan tergusurnya tempat tinggal dan penghidupan masyarakat sekitar tambang. Upaya masyarakat lokal mendesak Pemkab Bima untuk mencabut regulasi itu tak digubris. Akibatnya, masyarakat sekitar tambang terpaksa mengambil bentuk gerakan massa untuk memperjuangkan kepentingannya.

Penyebab lainnya terkait dengan kinerja legislatif yang dinilai lemah dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat kecil, DPR dan DPRD lebih sering bermain mata dengan pemilik perusahaan ataupun aparat birokrasi negara. Pendapat ini disuarakan dengan jumlah hampir mutlak, yaitu 88,9 persen responden.

Demikian juga persepsi soal hukum, sebanyak 91 persen responden menyatakan pene- gakan hukum yang lemah mengakibatkan masyarakat cenderung mencari bentuk pengadilan massa untuk mendesakkan kepentingannya. Pemberitaan yang dihimpun Kompas bahkan menunjukkan dalam sehari ada tiga polisi yang dikeroyok massa, sebuah ilustrasi yang memperlihatkan tingkat kemarahan publik atas kinerja kepolisian.

Media sosial

Tiga bentuk gerakan massa yang dinilai publik kerap muncul ke permukaan adalah aksi menjaring dukungan melalui media sosial, aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat, serta gerakan pendudukan atau pemblokiran sejumlah area. Terhadap ketiga bentuk gerakan massa tersebut, opini publik cukup bervariasi.

Tujuh dari 10 responden jajak pendapat ini setuju terhadap bentuk aksi menjaring dukungan melalui media sosial seperti Facebook atau Twitter. Hanya 38,2 persen responden yang menyetujui dilakukannya aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Proporsi yang lebih rendah (15 persen) diungkapkan publik survei ini manakala menyangkut aksi pendudukan atau pemblokiran sebuah area.

Beberapa hal bisa dikemukakan di sini. Proporsi responden yang cukup tinggi dalam memi- lih media sosial sebagai gerakan massa terkait dengan akses terhadap teknologi. Bagaimanapun kelas menengah perkotaan merupakan pengguna terbanyak media sosial. Kasus-kasus yang selama ini berhasil menjaring dukungan lewat media sosial sangat berkaitan dengan kepentingan kelompok tersebut.

Sementara itu, aksi demonstrasi dan pendudukan memiliki dua dimensi. Di satu sisi, bagi pengunjuk rasa atau pihak yang melakukan pendudukan, bentuk gerakan ini menjadi pilihan tak terelakkan setelah sejumlah cara ditempuh, tetapi tak membuahkan hasil. Pemblokiran jalan tol yang dilakukan buruh di Bekasi merupakan opsi strategis yang terpaksa ditempuh untuk menghadapi ”kerja sama” pengusaha dan aparat negara.

Di sisi lain, tindakan pemblokiran dinilai menciptakan kerugian baik ekonomi maupun sosial bagi kelompok-kelompok lain di masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian yang diambil negara acap kali memakai cara-cara represif. Kasus di Bima menunjukkan hal tersebut. Akibatnya, opini publik digiring untuk menilai akibat dari aksi pendudukan dan bukan pada akar persoalan yang menyebabkan munculnya aksi tersebut.

Meskipun demikian, sedikit asa masih terpatri dalam benak publik. Satu dari tiga responden sepakat menyatakan masih ada tokoh masyarakat yang bisa dipercaya dan mampu menjadi panutan masyarakat. Tentunya, catatan terpenting dari publik adalah tokoh tersebut terutama harus memiliki integritas tinggi dan tidak pernah terjerat kasus hukum. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: Kompas 6 Februari 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s