Editorial KOMPAS: Kegairahan Baru Politik

PEMILU presiden telah dilangsungkan di luar negeri. Warga negara Indonesia di luar negeri menggunakan hak politiknya dengan penuh gairah.
Di sejumlah kantor kedutaan besar RI di luar negeri, antrean panjang pemilih tampak. Terdapat lonjakan jumlah pemilih Pemilu Presiden 9 Juli dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 9 April. Pemilu presiden di luar negeri dilakukan pada 4-6 Juli dengan cara memberikan suara di TPS, sistem drop box, ataupun dikirim melalui pos. Penghitungan suara baru akan dilakukan pada 9 Juli 2014.

Antusiasme pemilih untuk memilih juga tampak di dalam negeri. Ada peningkatan jumlah pemilih yang meminta formulir untuk pindah tempat memilih (formulir A5). Melalui media sosial, kita mendapati antusiasme pemilih yang menanyakan kapan surat undangan memilih bisa mereka terima. Berbagai game dan animasi dibuat. Ada konser musik. Inilah tren politik baru. Politik yang dikemas dengan kebudayaan populer. Pemilu Presiden 9 Juli sebagai tahap akhir konsolidasi demokrasi yang diikuti pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan diikuti sekitar 190 juta pemilih yang tersebar di 33 provinsi.

 

Kita bersyukur di tengah kecenderungan menurunnya partisipasi politik dari pemilu ke pemilu, Pemilu Presiden 9 Juli seakan membangkitkan kegairahan politik baru. Kegairahan rakyat untuk memilih ini harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu, termasuk dengan meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu di tingkat bawah dan ketersediaan logistik. Penyelenggara pemilu harus memahami bahwa hak memilih adalah hak asasi manusia yang tak bisa dinegasikan dengan prosedur administrasi.

Hak untuk memilih pemimpin nasional didapatkan bangsa Indonesia setelah gerakan rakyat menumbangkan kekuasaan Orde Baru, Mei 1998. Gerakan reformasi berhasil memaksa Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari 32 tahun mengundurkan diri. Hak rakyat memilih pemimpin nasional, pemimpin daerah adalah salah satu capaian gerakan reformasi, selain capaian di bidang lain seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berorganisasi. Perjuangan reformasi itu harus diteruskan agar demokrasi bisa kian terkonsolidasi.

Kita berharap kegairahan memilih sebagai modal awal mematangkan demokrasi Indonesia ini tidak diganggu dengan intimidasi, tawaran politik uang, atau arahan pemimpin lokal untuk memilih capres tertentu. Elite politik yang menganjurkan agar politik uang diterima sebagai cara untuk meraih kekuasaan adalah anjuran yang sama sekali tidak mendidik. Anjuran terbuka agar politik uang diterima adalah upaya untuk membunuh demokrasi itu sendiri.

Kita berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi TNI tetap bisa menjaga netralitas aparat negaranya agar bisa memastikan transisi kekuasaan bisa berlangsung pada 20 Oktober 2014 sehingga demokrasi kita kian matang. ***

Sumber: Kompas, 07/07/14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s