Empat Belas Tahun Reformasi

PADA 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibie.
Krisis ekonomi yang parah disertai krisis kepercayaan terhadap Orde Baru membuat Soeharto tak mampu lagi bertahan dan menyerahkan kekuasaannya. BJ Habibie melakukan liberalisasi politik, memberikan kemerdekaan pers yang sampai sekarang masih kita nikmati hasilnya.
Turunnya Soeharto membuat sistem politik beralih dari otokrasi ke demokrasi. Konstitusi diubah sampai empat kali. Untuk pertama kali, rakyat Indonesia menikmati kedaulatannya. Pemimpin di level nasional dan daerah harus dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Isu sentral yang diteriakkan di jalanan adalah masifnya korupsi Orde Baru. Aspirasi ekstraparlementer soal korupsi diakomodasi dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memimpin Indonesia 2004-2009. Mandat rakyat begitu besar, sampai pada periode kedua pemerintahannya, 2009-2014, Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono dipilih rakyat dengan 62 persen suara!
Kini, 14 tahun rakyat hidup dalam era reformasi, kekecewaan justru muncul. Hasil jajak pendapat Kompas menggambarkan gerakan reformasi 1998 belum berhasil membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan, 70,2 persen responden memandang perlunya reformasi gelombang kedua.
Membaca secara detail jajak pendapat itu tampak mayoritas responden hampir 80 persen kecewa dengan maraknya korupsi, mayoritas responden kecewa dengan tetap tak disentuhnya aktor yang diduga terlibat dalam penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei.
Transisi demokrasi Indonesia tampaknya masih membutuhkan waktu untuk bergerak menuju demokrasi yang kian matang. Kita justru mengkhawatirkan Indonesia terjebak dalam apa yang disebut George Sorensen sebagai demokrasi beku (frozen democracy). Ciri negara yang terjebak dalam demokrasi beku adalah ketika kondisi ekonomi tak kunjung membaik, pembentukan masyarakat sipil terhambat, konsolidasi masalah sosial politik tak kunjung rampung, dan penyelesaian masalah hukum tak kunjung selesai.
Untuk kasus di Indonesia, kita menyaksikan kebebasan sipil tumbuh, tetapi anarki muncul di sejumlah tempat karena lemahnya peran negara serta memudarnya kewibawaan aparat negara. Kebebasan sipil dan beragama hanya tercatat di teks konstitusi, tetapi dalam sejumlah kasus, negara seperti tak punya kuasa menegakkannya. Putusan Mahkamah Agung pun tak punya arti apa-apa.
Lalu? Kita hanya berharap dua tahun sisa pemerintahannya, hingga Oktober 2014, Presiden Yudhoyono bisa memberikan legacy yang berarti bagi bangsa ini.
Sumber: Tajuk Rencana Kompas 21 Mei 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s