Aturan Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi berkukuh mempertahankan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Dengan menolak gugatan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang, majelis hakim konstitusi berarti pula mengubur peluang partai kecil mengajukan calon presiden.

Konsekuensinya, pemilih hanya akan berhadapan dengan maksimal empat calon presiden dalam Pemilu 2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, calon presiden hanya bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen dari suara nasional. Aturan inilah yang dipertahankan.

Hakim konstitusi terkesan tidak konsisten. Sebelumnya, mereka mengabulkan gugatan akademikus Effendi Gazali yang menginginkan pemilu serentak. Putusan ini sempat ditafsirkan bahwa MK juga menyetujui penghapusan presidential threshold. Pemilihan legislatif dan presiden yang bersamaan bisa menghilangkan relevansi aturan ambang batas pencalonan presiden. Soalnya, belum ada hasil pemilihan legislatif yang dijadikan persyaratan itu.

Hanya, bila dilihat secara lebih cermat, MK justru konsisten mempertahankan presidential threshold. Saat memutuskan gugatan Effendi pun, majelis hakim konstitusi menolak pencabutan aturan yang dimuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden itu.

Gugatan Yusril semakin memperjelas sikap MK. Ternyata, sikap Mahkamah berbeda dengan pandangan sebagian publik bahwa lembaga ini cenderung menyetujui penghapusan presidential threshold. Dengan menolak gugatan Yusril, berarti MK menilai ketentuan ini tidak melanggar konstitusi. Mahkamah juga menolak memberi penafsiran baru terhadap ketentuan konstitusi agar dimaknai bahwa setiap partai berhak menyodorkan calon presiden.

Putusan itu merupakan kabar buruk bagi partai-partai kecil. Mereka akan semakin sulit mengajukan calon presiden. Masalah ini akan terus menjadi persoalan penting dan mengundang perdebatan pada masa mendatang. Bila UU Pemilihan Presiden tidak direvisi, putusan itu bisa semakin menguntungkan partai besar, terutama untuk Pemilu 2019 saat pemilu serentak diberlakukan.

Masalahnya, aturan presidential threshold yang dipertahankan itu akhirnya bisa “diselewengkan maknanya” dengan merujuk pada hasil pemilu sebelumnya. Ini berarti hasil pemilu legislatif 2014, misalnya, bisa menjadi dasar penentuan presidential threshold untuk Pemilu 2019. Simpang-siur ini hanya bisa diatasi dengan merevisi UU Pemilihan Presiden.

Itulah pentingnya pemilu legislatif 2014. Jika partai-partai besar semakin mendominasi parlemen, upaya mengoreksi aturan ambang batas pencalonan presiden itu akan semakin susah. Revisi UU Pemilihan Presiden bisa terganjal lagi seperti yang terjadi sekarang, karena partai-partai besar berupaya keras mempertahankan aturan ambang batas itu.

Sumber: Tempo.co, 25/3/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s