Kemelut Partai Demokrat

“Silakan Keluar dari Demokrat”. Itulah judul harian ini, 24 Juli 2011, yang dikutip dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mengambil momentum pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Yudhoyono berkata dengan tegas, ”Siapa saja yang tidak mau dan tidak sanggup menjalankan prinsip dan etika perjuangan partai, khususnya politik bersih, lebih baik meninggalkan partai ini. Nama baik, citra, dan kehormatan partai di atas segalanya.” Yudhoyono mengakui ada kader yang menyimpang dari etika berpolitik, tidak bersih, tidak cerdas, dan tidak santun. Kepada mereka yang tidak patuh pada etika berpolitik, Yudhoyono mempersilakan mereka untuk keluar dari Partai Demokrat. Selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Yudhoyono mengatakan akan memimpin langsung pembersihan partai dan kader bermasalah. Yudhoyono pun memerintahkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan DPP Partai Demokrat untuk memimpin dan menyelesaikan kemelut dalam partai. Pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, 23 Juli 2011, itu sangat keras! Pidato itu merupakan respons atas kaburnya Muhammad Nazaruddin, bendahara partai, yang dalam pelariannya ”menyerang” sejumlah elite politik Partai Demokrat yang dituduh tersangkut kasus korupsi. Sudah hampir tujuh bulan kasus Nazaruddin yang membawa-bawa sejumlah elite Partai Demokrat belum juga tuntas. Malah partai pemenang Pemilu 2009 itu di ambang perpecahan kendati Ketua Umum Partai Demokrat mengklaim partainya solid. Kini, Nazaruddin telah ditangkap KPK di Kolombia dan kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Korupsi. Berbagai kesaksian yang terungkap di pengadilan semakin memojokkan sejumlah elite Demokrat. Nama Anas disebut-sebut saksi di persidangan. Namun, kesaksian itu dibantah Anas dan pihak lain yang juga disebut. Kegaduhan politik memang terjadi di luar persidangan meski sumbernya adalah kesaksian di sidang. Lebih elegan kalau semua perdebatan dimuarakan dalam jalur persidangan. Mereka yang disebut-sebut perlu diberi ruang yang sama di dalam persidangan. Mereka bisa membantah, mereka bisa saja mengakui, mereka bisa tetap dalam statusnya seperti sekarang, tetapi bisa juga berubah. Jadi, menjadi tugas KPK untuk mengubah kegaduhan politik itu menjadi perdebatan hukum di ruang persidangan. Kesaksian dan keterangan harus diuji dengan bukti. Jika memang ada bukti yang kuat, siapa pun tak bisa mengelak di hadapan hukum. Namun, mengenai persepsi publik soal kondisi Demokrat, sepenuhnya bergantung pada Partai Demokrat sendiri. Politik menyangkut persepsi publik. Kini, publik pun menantikan tindak lanjut Ketua Dewan Pembina seperti pernah dinyatakan di depan Rakornas Partai Demokrat. Rakyatlah yang akan menjadi juri yang adil terhadap masa depan Partai Demokrat!

Sumber: Tajuk Rencana Kompas 2 Februari 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s