Uang Centeng untuk Papua

SUNGGUH mahal harga pengamanan dan keamanan di Papua. Demikian mahalnya sampai-sampai anggaran operasional dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima Polri dan TNI tidak cukup untuk mengamankan Papua. Dan, tanpa malu TNI dan Polri menerima duit dari PT Freeport Indonesia untuk mengamankan Papua.

Lembaga swadaya masyarakat Imparsial mengungkapkan Polri dan TNI telah menerima kucuran uang dari Freeport sebesar US$64 juta pada 1995–2004 dan US$1 juta pada periode 2004–2010. Indonesia Corruption Watch menyebutkan Mabes Polri menerima US$60 juta dari Freeport dalam 10 tahun terakhir. Adapun Freeport sendiri mengaku menggelontorkan duit untuk Polri dan TNI sebesar US$14 juta pada 2010.

Kebijakan Polri dan TNI menerima duit Freeport jelas melanggar hukum dan etika. Dari sisi hukum, Undang-Undang tentang Polri dan TNI secara gamblang menyebutkan anggaran mereka bersumber dari APBN.

Itu artinya, Polri dan TNI dilarang keras menerima anggaran dari pihak swasta. Menerima uang selain dari APBN bisa disebut korupsi. Di sinilah urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengusutnya.

Dari sisi etika, duit yang diterima Polri dan TNI bisa disebut uang centeng. Itu berarti Polri dan TNI secara institusional dapat dibeli. Kalau demikian,
bagaimana nasib mayoritas rakyat yang tidak mampu membayar?

Polri dan TNI harus berhenti menerima duit dari pihak swasta. Jika anggaran kurang, mintalah tambahan dari APBN, bukan menadahkan tangan kepada pihak swasta.
Toh dengan duit pengamanan ekstra dari Freeport, situasi Papua tetap bergejolak. Itu menunjukkan pendekatan keamanan hanya melahirkan perlawanan.

Di lain pihak, pendekatan kesejahteraan yang sering dianggap mujarab untuk menyelesaikan konflik ternyata tidak membuahkan hasil di Papua. Padahal, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, serta dana percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat berjumlah triliunan rupiah.

Akan tetapi, warga Papua tetap melarat. Ke manakah perginya semua dana itu? Jangan-jangan, cuma elite birokrasi dan politik Papua yang menikmatinya.

Jika korupsi dan ketidakpedulian elite Papua yang menjadi persoalan, sudah pasti pembentukan Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang hingga kemarin pejabatnya pun belum dilantik bukanlah jawaban.

Persoalan besar kiranya tidak dapat diselesaikan semata dengan membentuk lembaga ad hoc.

Lagi pula, lembaga ad hoc tersebut sebentar juga akan mampus ditelan oleh ganasnya inersia elite yang telah berurat berakar.

Sumber: Editorial Media Indonesia 10/11/11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s