Lacak Aliran Dana Partai (Demokrat)

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus melacak aliran dana yang disebutkan Muhammad Nazaruddin. Tudingan Nazaruddin itu dapat menjadi pintu masuk untuk memeriksa dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

”Problemnya, ada dana partai yang berasal atau diambil dari dana publik. Tudingan Nazaruddin dapat menjadi pintu masuk bagi KPK dan PPATK untuk melacak,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Penelusuran aliran dana yang disebut Nazaruddin itu, menurut Ade, tidak sulit jika PPATK dan KPK memiliki kemauan dan keberanian. Ia menambahkan, anggaran partai politik memang ada yang berasal dari APBN, tetapi ada pula dana parpol yang diduga berasal dari proyek-proyek pemerintah, seperti yang ditudingkan Nazaruddin.

Ade menilai, berbagai praktik korupsi yang menjerat politikus, seperti kasus pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek di Kementerian Pendidikan Nasional, dan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, diduga merupakan bagian dari perburuan rente parpol. Proyek-proyek dalam APBN diduga merupakan sasaran utama praktik korupsi.

Ade menambahkan, akhir Juni, ICW meminta informasi mengenai dana parpol kepada sembilan parpol, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PPP, PKB, PAN, Gerindra, dan Hanura. Tujuan permintaan informasi adalah menguji akses laporan keuangan parpol.

Namun, sampai saat ini, kesembilan parpol itu belum memberikan informasi. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), parpol harus memberikan informasi yang diminta, apalagi terkait penggunaan APBN. ”Jika tak dipenuhi, sesuai UU KIP, ICW akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat,” kata Ade.

Berbagai kasus dugaan korupsi di Partai Demokrat semestinya menjadi catatan buruk karena sangat bertentangan dengan janji pemberantasan korupsi saat kampanye. ”Masyarakat dapat menekan Partai Demokrat untuk kembali ke janji kampanye. Bahkan, Partai Demokrat bisa mendapat mosi tidak percaya,” tutur Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu, di Jakarta.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin melontarkan berbagai tudingan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut Nazaruddin, puluhan miliar rupiah mengalir dari berbagai proyek berbiaya APBN kepada Anas dan digunakan untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum DPP. Tudingan itu pun berulang kali dibantah Anas.

Kendati Anas dan para fungsionaris Partai Demokrat membantah berbagai tuduhan korupsi, kata Airlangga, jelas korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri. Tidak logis apabila Nazaruddin mengambil uang hanya untuk dirinya sendiri.

Karena hasil korupsi diperkirakan mengalir ke tubuh partai, ujar Airlangga, hal itu dinilai merusak legitimasi Partai Demokrat. Oleh karena itu, tanpa diminta, seharusnya Partai Demokrat membeberkan fakta dan membersihkan diri. Kendati proses hukum hanya dapat dilakukan pada orang, partai tak bisa mengelak dari tanggung jawab.

Terkait upaya untuk bisa menekan korupsi proyek pembangunan, semakin dibutuhkan undang-undang dan kode etik bagi profesi insinyur, termasuk untuk melindungi profesionalisme insinyur. ”Kalau undang-undang dan kode etik (profesi insinyur) ini ada, apabila ada insinyur yang bekerja sama dengan pihak tertentu dan menyebabkan korupsi atau markup, dapat diberi sanksi berupa pencabutan lisensi insinyurnya,” kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Said Didu seusai diterima Wakil Presiden Boediono, Rabu.

Meski belum ada undang-undang yang memayungi, PII telah berupaya merintis penerapan prinsip-prinsip etik itu melalui kesepakatan bersama 10 kementerian/lembaga dan 30 perusahaan besar di Indonesia. Lembaga dan perusahaan itu antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, PT Pertamina, PT Telkom, PT PLN, dan PT Jasa Marga.

Anas diperiksa di Blitar

Sementara itu, kepolisian ternyata sudah memeriksa Anas Urbaningrum sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan Nazaruddin di Kepolisian Resor Blitar, Jawa Timur, Selasa pukul 16.00-17.00. Pemeriksaan dipercepat atas permintaan Anas. ”Mungkin, permintaan Pak Anas karena waktunya tidak ada. Pemeriksaan sebagai saksi korban. Diperiksa di mana saja boleh,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam.

Sebelumnya, Anton menjelaskan, Polri merencanakan memeriksa Anas hari Rabu di Polres Blitar.

Kepala Polres Blitar Ajun Komisaris Besar Wahyono mengatakan, pihaknya tidak berusaha menutupi penyelidikan. Pihaknya juga telah diberi tahu, Minggu lalu, pemeriksaan Anas dilakukan di Polres Blitar. Pemeriksaan itu dilakukan saat Anas pulang kampung untuk berziarah sebelum bulan puasa. ”Mengenai materi bisa langsung ditanyakan kepada yang berwenang, yaitu Bareskrim,” ujarnya.

Praktisi hukum Palmer Situmorang menilai, pemeriksaan Anas di Blitar patut disayangkan. Walaupun tidak melanggar aturan hukum acara pidana, cara itu tidak mendidik dan bisa menjadi preseden buruk bagi perkembangan hukum. ”Tampaknya, kepekaan Anas dan penyidik terhadap rasa keadilan masyarakat tumpul,” kata Palmer.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat berita acara pemeriksaan.(BAH/WHY/INA/FER)

Kompas 28 Juli 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s