Penunjukan Ryamizard sebagai Menhan Picu Kecaman

Oleh Richard C. Paddock

ROMEO GACAD
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto, kiri, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, tengah, dan Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel.

 

 

 

 

Kecaman kian mengeras dari kelompok pembela hak asasi manusia kepada menteri pertahanan yang baru ketika Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet pertama. Sang menteri adalah mantan jenderal garis keras yang turut memimpin kampanye pembasmian gerakan separatis.

Penunjukan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Ryamizard Ryacudu, meruapkan pertanyaan mengenai komitmen Joko Widodo dalam urusan hak asasi manusia.

Ryamizard adalah satu dari 34 menteri yang dipilih oleh Joko Widodo. Seperti beberapa menteri-menteri lain, Ryamizard dekat dengan Megawati Sukarnoputri.

Karier militer Ryamizard menanjak di tengah upaya TNI memerangi para pemberontak di beberapa provinsi, seperti Papua dan Aceh. Pemerintah melangsungkan pembicaraan damai dengan para pemberontak Aceh pascatsunami 2004. Namun, TNI masih berjibaku dengan kelompok separatis di provinsi Papua Barat.

Para penganjur urusan hak asasi manusia menyinggung pernyataan Ryamizard pada 2003 bahwa para prajurit yang dipidana karena telah membunuh pemimpin di Papua adalah “pahlawan”. Sementara itu, Ryamizard kala itu pun pernah berkomentar bahwa pembunuhan anak-anak oleh militer di provinsi Aceh dibenarkan karena mereka kemungkinan bersenjata.

John M. Miller, koordinator Jaringan Aksi Indonesia dan Timor Timur (ETAN), menyebut Ryamizard “peninggalan masa lalu yang memaafkan pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara, mengancam kritikus hak asasi manusia, dan menegaskan hak militer untuk campur tangan dalam urusan sipil.”

Joko Widodo dalam kampanyenya bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu harus ditangani. Orang dekat Joko Widodo pada akhir pekan lalu mengatakan tak seorang pun pelanggar hak asasi manusia akan ditunjuk menjadi menteri.

Setelah Joko Widodo memperkenalkan para menteri kabinet pada Minggu, Ryamizard ditanyai para wartawan mengenai rekam jejak hak asasi manusia. Ia mengalihkan pertanyaan dan mengarahkan topik menuju ihwal sistem persenjataan.

Para penganjur hak asasi manusia berhasil melobi agar pemimpin militer lain, Wiranto, tidak ditunjuk sebagai menteri. Tahun 2003, sebuah mahkamah PBB menuding Wiranto bertanggung jawab dalam pembantaian 1.000 orang lebih di Timor Timur pada 1999. Pengadilan di Timor Timur memerintahkan penangkapan terhadapnya pada 2004. Namun, ia tidak pernah diseret ke pengadilan. Wiranto menampik terlibat dalam kejahatan perang.

Wiranto, salah satu penasihat kampanye Joko Widodo, masuk dalam daftar calon menteri koordinator yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia. Namun, namanya dihapus setelah para penganjur hak asasi manusia dan pihak lain menentang pencalonannya.

Pada masa kampanye presiden, Joko Widodo mempertanyakan rekam jejak pesaingnya, yakni Prabowo Subianto, mantan jenderal dan komandan pasukan khusus yang dipecat dari militer pada 1998 karena memerintahkan penculikan aktivis mahasiswa.

Paul Rowland, konsultan politik yang berkantor di Jakarta, percaya penunjukan Ryamizard bertujuan mengantisipasi kritik parlemen terhadap masalah militer sementara sang presiden berfokus pada prioritasnya: memperbaiki ekonomi.

“Saya rasa, ia mencoba untuk meminimalisasi ganjalan,” ujar Rowland. “Megawati mendapatkan sesuatu, dan [Joko Widodo] tidak dianggap sebagai sosok yang tidak cukup nasionalis.”

—Dengan kontribusi dari I Made Sentana dan Joko Hariyanto.

Sumber: WSJ, 28/10/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s