Editorial KOMPAS: Membuka Kinerja DPR

Kritik terhadap DPR kembali mencuat ke permukaan. Anggaran besar yang disediakan negara kurang diimbangi dengan kinerja lembaga itu.
Kritik itu kini datang dari peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Menurut data IBC, dalam kurun waktu lima tahun, 2009-2014, DPR menghabiskan anggaran Rp 11,8 triliun. Dari anggaran itu, 70 persen atau setara dengan Rp 8,3 triliun dialokasikan untuk membiayai kegiatan anggota DPR. Adapun Rp 3,5 triliun untuk pembiayaan Sekretariat Jenderal DPR.

Seperti diberitakan harian ini, anggaran DPR terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sayangnya anggaran DPR itu tidak diimbangi dengan kinerja lembaga perwakilan yang mempunyai tugas membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Hampir 60 persen responden dalam jajak pendapat Kompas tidak puas dengan kinerja DPR. Sementara menurut kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta litbang harian ini, target legislasi DPR yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun.

Kita hargai sikap anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Eva Kusuma Sundari, yang mengakui ada inefisiensi penggunaan anggaran DPR. Dia mengakui kinerja DPR tidak berkorelasi dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Keterbukaan sikap Eva patut dihargai untuk perbaikan DPR di masa mendatang.

Ketidakpuasan terhadap kinerja DPR sebenarnya masih bisa bertambah ketika menyaksikan beberapa anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi. Ruang-ruang rapat paripurna kosong karena anggota DPR membolos. Kondisi itu amat menyedihkan rakyat yang telah mengantarkan mereka menyandang status “Yang Terhormat”. Padahal, DPR memperoleh uang kehormatan yang sangat mencukupi dan fasilitas yang semuanya dibiayai negara.

Publik berharap anggota DPR hasil pemilu 9 April 2014 mempunyai komitmen dan kinerja yang lebih baik daripada DPR 2009-2014. Namun, keinginan mewujudkan DPR yang lebih memahami aspirasi pada DPR 2014-2019 itu tidaklah mudah karena mayoritas dari anggota DPR lama ikut lagi bertarung dalam pemilu 9 April 2014.

Pemilu 9 April 2014 adalah hari menentukan bagi partai politik dan anggota DPR. Saatnya pemilih meneliti rekam jejak parpol dan anggota DPR. Partai dan anggota DPR yang nyata-nyata malah memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kepentingan publik, tidak pernah hadir dalam rapat, serta tidak pernah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen tidak layak dipilih kembali. Kita mau mendorong Badan Kehormatan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR membuka daftar presensi anggota DPR, termasuk posisi voting anggota DPR dalam isu krusial dan strategis. Keterbukaan itu akan memberikan bekal pemilih menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Sumber: Kompas cetak 18/2/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s