Disorientasi Politik Koalisi Permanen

oleh: Andi Saiful Haq

saifulhaq_iluustrasi_140715Semalaman saya sibuk mencari pijakan teori koalisi permanen. Setelah membuka beberapa buku teori politik, saya mengarah ke bantuan mesin pencari Google. Tetap saya tidak menemukan istilah “koalisi permanen.” Hingga saya punya dua hipotesis: pertama, memang koalisi ini akan dibentuk sebagai contoh kasus pertama koalisi permanen dalam teori politik. Kedua, memang ini hanya langkah politik reaksioner yang muncul karena kebuntuan kubu Koalisi Merah Putih untuk meraih kekuasaan.

Koalisi Permanen?

Koalisi sejatinya dibentuk sebagai alat power seeking atau vote seeking. Alasan dibentuknya koalisi dalam rangka membangun kekuasaan (power seeking) biasanya dilakukan oleh partai-partai politik pasa pemilihan umum dilakukan. Lebih banyak diinisiasi oleh partai pemenang yang tidak meraih suara mayoritas di parlemen. Ini biasanya tercermin dalam pengelolaan pemerintahan yang ditawarkan untuk dikelola bersama beberapa partai lain. Koalisi ini melihat kedekatan sejarah, ideologi ataupun program kerja.  Sementara itu, koalisi yang dibangun untuk meraih suara, biasanya dilakukan sebelum pemilihan umum terjadi, koalisi ini sangat tergantung sistem pemilihan umum yang berlaku. Seperti halnya yang akan terjadi dengan Indonesia tahun 2019 yang akan datang. Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum legislative (sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi), maka sangat mungkin terjadi koalisi sebelum Pemilu dilangsungkan.

Istilah koalisi permanen sebenarnya pernah juga digaungkan oleh Megawati dan Hasyim Muzadi, ketika menjelang putaran kedua Pemilihan Presiden tahun 2004, melawan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Mega dan Hasyim ketika itu didukung oleh koalisi kebangsaan yang terdiri dari PDIP, Golkar, PPP dan PDS. Mereka menyebut diri sebagai Koalisi Kebangsaan, yang kemudian bubar sesaat setelah kekalahan Mega-Hasyim di putaran kedua Pilpres 2004.

Contoh kasus berikutnya adalah koalisi yang digagas oleh Presiden SBY melalui sekertariat gabungan. Koalisi pemerintahan ini relatif cukup berhasil dan mampu bertahan selama 5 (lima) tahun. Kenapa? karena ini adalah koalisi power seeking, dimana koalisi dibangun pasca pemilihan umum dan ditujukan untuk mengelola kekuasaan secara bersama-sama. Perbedaan mendasar Koalisi Kebangsaan (Mega-Hasyim) dengan Sekertariat Gabungan (SBY) jelas, koalisi kebangsaan dibangun untuk tujuan vote seeking, sehingga begitu hasil Pemilu menyatakan kekalahan mereka, maka koalisi otomatis bubar jalan. Sementara Setgab memang dirancang untuk menopang kekuasaan pemerintahan SBY yang memenangkan Pemilu 2009, sehingga bertahan cukup lama, meski bukan tanpa goncangan.

Koalisi Politik

Ada satu kasus yang jika boleh disebut sebagai koalisi permanen, yakni antara Partai Persatuan Kristen Demokrat (CDU) dengan Partai Persatuan Sosial Kristen (CSU) Bavaria di Jerman. CDU dan CSU telah membina sebuah kombinasi koalisi yang unik dan panjang. Kedua partai ini telah menjali koalisi pasca perang dunia kedua. Uniknya, kedua partai kanan tengah Jerman ini, tidak hanya menjalin koalisi karena kesamaan ideologi, tapi juga pembagian teritori kerja.

CSU dikenal sebagai partai yang secara tradisional menguasai suara di wilayah Bavaria. Untuk itu koalisi CDU dengan CSU membagi wilayah kerja mereka, CSU hanya bekerja di wilayah Bavaria, sedangkan CSU bekerja di 15 negara bagian lainnya, selain Bavaria. Di Parlemen Jerman (Bundestag), fraksi mereka disebut sebagai fraksi CDU/CSU. Itupun tidak mereka sebut sebagai koalisi permanen, tapi lebih dikenal dengan sebutan: sister party.

Dalam sejarah politik, dimana koalisi partai sudah cukup panjang, juga tidak ditemukan istilah koalisi permanen. Dalam contoh Jerman misalnya, dalam beberapa periode, koalisi antara CDU/CSU dengan Partai Liberal FDP sudah terjalin cukup lama. Begitu juga koalisi antara Partai Sosial Demokrat (SPD) dengan Partai Hijau Jerman (Die Gruene).  Meski sudah terjalin dalam waktu cukup lama, namun tidak juga disebut sebagai koalisi permanen, akademisi lebih senang menyebutnya sebagai koalisi tradisional.

Disorientasi Politik

Kata permanen sebenarnya mengkhianati makna politik dan demokrasi itu sendiri. Dalam politik, kemungkinan akan datangnya sesuatu yang lebih baik tidak boleh diakhiri dengan kata permanen. Begitu juga dalam demokrasi, prinsip representasi dari rakyat ke elit partai, tidak boleh dibajak hanya karena elit memutuskan untuk berkoalisi secara permanen. Aspirasi yang bhineka di tingkat Desa, Kabupaten dan Provinsi tidak boleh dibunuh hanya oleh sebuah kata permanen, yang seolah tidak bisa lagi digugat.

Kita tentu ingat sejarah politik buruk ketika kebijakan fusi partai dijalankan secara paksa oleh Soeharto. Ketika kebhinakaan ideologi, program, kemungkinan berbeda pilihan, dipaksa untuk seragam atas nama penyederhanaan jumlah partai politik. Kita kemudian hanya memiliki tiga pilihan politik, yang kemudian itupun dikebiri dibawah tirani mayoritas Golkar dan Soeharto.

Saya tidak ingin menyebut, koalisi permanen Merah Putih (Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, PBB) sebagai reinkarnasi Orde Baru. Namun saya juga tidak yakin koalisi permanen ini akan berumur panjang. Koalisi ini akan segera berakhir sesaat setelah KPU mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 mendatang, siapapun pemenangnya. Atau bahkan akan berumur lebih pendek lagi, ketika Golkar, PPP dan PAN telah mengetahui hasil rekap KPU sebelum 22 Juli.

Koalisi permanen ini bagi kita hanyalah sebuah langkah responsif, jika tidak bisa kita sebut sebagai langkah panik. Ini adalah ketakutan Gerindra dan PKS ditinggalkan partai pengusung lainnya seperti Golkar, PPP dan PAN, sehingga terburu-buru harus membubuhkan tandatangan untuk mengikat janji sehidup semati. Namun sayang, kata permanen adalah musuh dari politik, tidak ada hal yang paling dinamis di dunia ini kecuali politik. Untuk itu, koalisi ini diyakini tidak akan mampu bertahan hingga akhir Juli ini, apalagi mimpi mereka untuk menggunakan koalisi ini untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo ketika menjadi Presiden kelak. Tidak mungkin.

Sumber: saifulhaq.com, 15/07/14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s