Editorial KOMPAS: (Kasus Century) Biarlah Hukum Bekerja

Pengungkapan kasus Bank Century memasuki babak baru dengan digelarnya persidangan terdakwa Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur BI.

Kasus yang disebutkan jaksa merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu menjadi kasus yang menarik perhatian publik bukan hanya karena dugaan besarnya kerugian negara, melainkan juga karena ada tarik-menarik antara ranah hukum dan politik.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor adalah kelanjutan dari putusan Sidang Paripurna DPR, 3 Maret 2010. Sidang Paripurna DPR memutuskan kasus Bank Century diselesaikan melalui jalur hukum. Biarlah proses hukum berjalan dan tidak diintervensi oleh tindakan politik. DPR hendaknya juga konsisten dengan putusan Sidang Paripurna DPR dengan membiarkan proses hukum berjalan.

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa Budi Mulya disebutkan bersama Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Siti Fadjrijah selaku Deputi Gubernur BI, dan Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI menyetujui pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia ke Bank Century.

Boediono, seusai diperiksa KPK, 23 November 2013, kepada wartawan menegaskan, “Apa yang kami (Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan) lakukan pada waktu krisis itu adalah satu kebijakan, tindakan yang mulia untuk menangani krisis di negara kita. Apabila dalam upaya yang mulia ini ada pihak yang menyalahgunakan, ini sebenarnya sangat menyakitkan kita semua.”

Kebijakan pemberian dana talangan oleh Bank Indonesia itu dibela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menjelang DPR mengambil putusan soal Pansus Bank Century, 1 Maret 2010, Presiden Yudhoyono menyatakan, meski dirinya sedang berada di luar negeri saat keputusan soal bail out diambil, Presiden membenarkan dan bertanggung jawab atas kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century demi penyelamatan perekonomian Indonesia pada waktu itu. “Choosen, option, alternatif dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu. Dilakukan dengan tujuan dan intensi yang baik. Itulah policy wilayahnya, judgement dari situasi yang ada, he or she must to choose, pilihan harus diambil dengan segala pertimbangannya” (Kompas, 2 Maret 2010).

Kita berharap hukum menjadi panglima, termasuk memberikan kesempatan kepada pengadilan menilai kebijakan pemberian dana talangan Bank Century dan juga peran setiap pihak yang disebut dalam dakwaan. Namun, yang penting adalah mengungkap siapa yang menikmati keuntungan dari aliran dana Rp 6,7 triliun. Dalam konstruksi pidana korupsi selalu ada unsur melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan, merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Siapa yang mendapat keuntungan dari penyaluran dana talangan harus juga bisa diungkap.

Sumber: Kompas.com, 8/3/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s