Demokrat di Pusaran Krisis

KEMELUT di dalam tubuh Partai Demokrat memasuki masa krisis. Elektabilitas Demokrat merosot ke posisi ketiga di bawah Golkar dan PDI-P.

Survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia pada 21 Januari-2 Februari 2012 menunjukkan dukungan terhadap Partai Demokrat berada pada angka 13,7 persen, di bawah Partai Golkar yang mendapat dukungan 18,9 persen dan PDI-P 14,7 persen. Pada Pemilu 2009, Demokrat menang 20,8 persen!

Merosotnya popularitas Demokrat tidak terlepas dari kemelut di dalam Partai Demokrat terkait dengan kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Muhammad Nazaruddin, bendahara partai yang telah dipecat, kini diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari proses persidangan, kemudian terseret Angelina Sondakh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain sebagai anggota DPR, Angelina Sondakh juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Langkah KPK memang terkesan lambat, tetapi pasti. KPK menggunakan model kesaksian di persidangan untuk menjerat tersangka lain. Pola itulah yang digunakan KPK untuk menjerat Angelina dan melarang I Wayan Koster, anggota Badan Anggaran dari PDI-P, bepergian ke luar negeri. Setelah Angelina, Ketua KPK Abraham Samad mengindikasikan akan ada tersangka lain.

Kemelut di tubuh Demokrat tak bisa dilepaskan dari manuver politik kader Demokrat. Antarkader mempunyai pandangan berbeda soal kemelut yang melilit Demokrat. Sepertinya tak ada kedisiplinan atau kesamaan suara dari kader Demokrat menyikapi masalah yang dihadapi partai.

Kemelut di dalam tubuh Demokrat itulah yang melatarbelakangi tampilnya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu sore. Dalam jumpa pers, Yudhoyono menegaskan bahwa Demokrat mempunyai konstitusi partai. Yudhoyono pun mengatakan, dirinya menghormati dan percaya kepada KPK, sebagaimana KPK juga bertanggung jawab kepada Tuhan, kebenaran, dan sejarah. Yudhoyono pun konsisten dengan sikap politiknya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Yudhoyono juga menolak penonaktifan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum karena proses hukum di KPK masih berjalan.

Kita mengapresiasi tanggapan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengenai kemelut di partainya. Bagi publik, apa yang terjadi di dalam tubuh Demokrat memang mengejutkan! Bagaimana tidak, partai yang menggunakan jargon antikorupsi—katakan tidak pada korupsi!—pada masa kampanye, kini beberapa kadernya terjerat korupsi.

Masa depan partai itu bergantung pada bagaimana partai menanggapi turunnya kepercayaan publik. Proses hukum memang bisa berjalan sendiri, tetapi seiring dengan berjalannya proses, persepsi publik juga terbentuk! Masalahnya, proses hukum di KPK sampai ke pengadilan bisa memakan waktu lama. Dan, publik pun sering punya pandangan sendiri mengenai proses hukum itu.

Sumber: Tajuk Rencana Kompas 6 Februari 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s