Editorial KOMPAS: Kekuasaan untuk Rakyat

KALENDER konstitusi menyisakan 260 hari bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia.

Kekuasaan yang berasal dari rakyat selayaknya diabdikan untuk kepentingan rakyat sebagai sumber datangnya kekuasaan. Tanggal 20 Oktober 2014 adalah batas terakhir masa jabatan Presiden Yudhoyono. Masih ada waktu bagi Presiden untuk memberikan warisan kepada bangsa.

Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II bisa berkurang efektivitasnya karena sebagian menteri bertarung dalam pemilu legislatif 9 April untuk menjadi calon anggota legislatif atau malah maju dalam bursa pencalonan presiden. Konsentrasi menteri akan terbelah: tetap akan membantu Presiden Yudhoyono menunaikan kewajiban konstitusionalnya sampai 20 Oktober 2014 atau memikirkan kelanjutan karier politik setelah pemerintahan berakhir. Pemilu legislatif 9 April 2014 juga akan sangat menentukan kinerja kabinet. Pasca-pemilu legislatif, sejumlah menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, jika terpilih, berada pada dua posisi sekaligus: kekuasaan eksekutif dan legislatif!

Tren pelemahan kinerja kabinet terlihat saat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meninggalkan pos kabinet dengan alasan ingin fokus sebagai peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Gita tak ingin ada konflik kepentingan antara posisinya sebagai Menteri Perdagangan dalam kabinet dan sebagai peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Langkah Gita perlu diapresiasi karena ingin menjaga etika politik meski sebagian kalangan menyayangkan mundurnya Gita terlambat.

Sayangnya, pertimbangan Gita soal etika politik itu sepertinya diserahkan kepada setiap peserta konvensi ataupun menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Peserta konvensi capres Demokrat lainnya merasa tidak ada konflik kepentingan kendati mereka tetap menyandang sebagai pejabat negara.

Boleh jadi inilah tahun terberat bagi Presiden Yudhoyono. Di tengah pekerjaan menumpuk menjelang berakhirnya kekuasaan—seperti infrastruktur hancur karena bencana alam banjir dan letusan Gunung Sinabung, situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih karena terpengaruh ekonomi global, persiapan Pemilu 2014, serta persiapan menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN— konsentrasi para menterinya terbelah.

Kondisi seperti ini bukan tidak disadari Presiden. Saat membuka rapat kabinet 19 Juli 2012, Presiden Yudhoyono sudah mengingatkan menterinya yang berasal dari partai politik agar memprioritaskan tugas pemerintahan. “Sekali lagi saya ingatkan, jangan tinggalkan tugas utama kita, memprioritaskan tugas pemerintahan melayani rakyat,” kata Presiden. Kita berharap sisa waktu yang tersedia bisa dimanfatkan Presiden untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Pos kosong yang ditinggal Gita segera diisi sehingga permasalahan di Kementerian Perdagangan segera bisa diatasi. Itu hak prerogatif presiden.

Sumber: Kompas 03/02/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s