Menuntut Konsistensi Pengadilan Korupsi

SEGUMPAL harapan kembali memayungi penegakan korupsi di Tanah Air. Genderang perang melawan aksi rasywah yang tak henti-henti ditabuh masyarakat belakangan mendapat sinyal yang senada dari para penegak hukum.
Sinyal teranyar dikirimkan majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan banding dalam perkara korupsi mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo.
Hukuman terpidana korupsi pengadaan simulator untuk ujian SIM itu diperberat menjadi 18 tahun penjara dari sebelumnya 10 tahun penjara. PT DKI juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dan uang pengganti Rp32 miliar kepada Djoko.

Jelas itu merupakan langkah maju yang patut, bahkan harus, diapresiasi. Putusan tersebut menjadi angin yang teramat segar di tengah kondisi sebagian besar vonis korupsi yang masih tandus dari roh ke adilan. Vonis dari pengadilan banding itu sekaligus mengirim kan pesan bahwa penegakan hu kum korupsi kini tak lagi mudah dipermainkan dan diperjualbe likan.

Sebelum ini, ketajaman rasa juga sudah diperlihatkan Mah kamah Agung saat menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta kepada Angelina Sondakh dalam kasasi perkara korupsi yang melibat kan anggota DPR dari Fraksi Par tai Demokrat itu. Sebelumnya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Angelina hanya divonis hu kuman 4,5 tahun penjara, tanpa uang pengganti. Masyarakat yang sudah hampir putus asa karena kerap menyaksikan koruptor dihukum ringan kini boleh sedikit menghela napas. Dua putusan progresif yang dihasilkan dua lembaga pengadilan hanya dalam waktu kurang dari satu bulan itu telah membersitkan harapan tinggi bagi publik akan pemberantasan korupsi yang lebih keras, tegas, dan mengedepankan nurani.

Begitu pun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberanian hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dalam dua kasus tersebut bisa menjadi semacam obat kuat yang mampu mengatrol semangat mereka untuk berupaya lebih keras dalam menyeret perampok uang negara ke ruang pengadilan.

Setidaknya KPK kini tak lagi merasa berjalan sendiri ketika lembaga kejaksaan dan kepolisian belum optimal memberantas rasywah.

Namun, kita tentu tak boleh terlena dengan `prestasiprestasi’ itu. Kini, yang harus terus kita tuntut ialah konsistensi dari seluruh penegak hukum tipikor, terutama para hakim di seluruh tingkat pengadilan.

Putusan banding terhadap Djoko Susilo, juga putusan kasasi terhadap Angelina Sondakh, sangat pantas dijadikan benchmark, atau yurisprudensi, untuk menghadirkan efek jera. Artinya, vonis yang memberikan efek jera bagi terdakwa korupsi mesti menjadi standar minimal bagi seluruh hakim dalam putusan mereka.

Perang melawan korupsi bukanlah perang sederhana.
Korupsi dengan segala turunannya akan terus ada dalam bentuk, metode, dan modus yang selalu berkembang. Karena itu, kegigihan KPK serta dorongan kuat dari masyarakat untuk memberantas korupsi tidak akan pernah cukup jika pengadilan sebagai lapis terakhir penegakan hukum justru berjalan tanpa konsistensi dan kesungguhan hati.

Sumber: Media Indoensia, Editorial 20/12/13

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s