Suksesi Kapolri Jenderal Sutarman

Tahun 2013 ini merupakan tahun bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, untuk pertama kalinya Polri memiliki dua jenderal bintang empat yang masih aktif.

Jenderal bintang empat pertama yakni Jenderal Pol Timur Pradopo, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ia kini masih berstatus sebagai perwira tinggi aktif di Mabes Polri yang menjabat sebagai Pati Yanma. Ia dimutasi pada jabatan tersebut dalam rangka pensiun.

Timur Pradopo merupakan Kapolri ke-21. Ia dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kapolri pada 22 Oktober 2010 lalu. Jabatannya sebagai Kapolri selesai pada 25 Oktober 2013 lalu, setelah Presiden memutuskan untuk mempercepat proses pergantiannya. Padahal seharusnya, Timur baru pensiun pada 10 Januari 2014 mendatang.

Sebagai penggantinya, jabatan kapolri saat ini dipegang oleh Jenderal Pol Sutarman. Sutarman merupakan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1981 itu terpilih sebagai Kapolri baru setelah Kepala Negara mengajukannya sebagai calon tunggal ke DPR RI.

Dengan terpilihnya Sutarman sebagai Kapolri, maka jabatan tertinggi baik di tubuh Polri maupun TNI dipegang oleh lulusan angkatan 1981. Seperti diketahui, di tahun ini pula Jenderal TNI Moeldoko terpilih sebagai Panglima TNI. Ia menggantikan posisi Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono yang telah memasuki masa pensiun.

Pergantian Kapolri

Sejak April 2013, kabar pergantian Kapolri telah ramai terdengar. Ketika itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden berencana akan mengganti Kapolri sekitar bulan Agustus atau September 2013.

Bukan tanpa alasan Presiden mempercepat proses pergantian Kapolri yang kala itu masih dipegang Timur Pradopo. Selain untuk mengatasi sejumlah gangguan keamanan, calon kapolri baru diharapkan dapat mengamankan jalannya Pemilu 2014 mendatang.

Mendengar rencana percepatan tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) langsung menggodok sejumlah nama yang dianggap berpotensi menjadi calon Kapolri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon kapolri kepada Presiden.

Setidaknya ada sebelas nama yang dipersiapkan oleh Kompolnas dari hasil rekam jejak. Kesebelas nama tersebut terdiri dari tiga jenderal bintang tiga yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan.

Delapan nama lainnya merupakan jenderal bintang dua. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Putut Eko Bayu Seno, Kadiv TI Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kakorlantas Polri Irjen Pudji Hartanto, dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi.

Di tengah-tengah rencana pergantian tersebut, pada akhir Juli 2013 Wakil Kepala Polri Komjen Pol (Purn) Nanan Sukarna memasuki masa pensiun. Sebagai gantinya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komisaris Jenderal Oegroseno menggantikan posisinya sebagai orang nomor dua di Polri. Sementara, jabatan yang ditinggal Oegroseno digantikan oleh Badrodin Haiti. Dengan naiknya Badrodin, maka bursa pergantian Kapolri semakin memanas. Pasalnya, akan ada empat jenderal bintang tiga yang akan memperebutkan kursi Tri Brata I, sebutan bagi Kapolri.

Setelah kenaikan Badrodin, berbagai macam spekulasi terkait pergantian kapolri mulai mencuat. Mulai dari kabar angin kabaharkam calon terkuat, ajudan presiden hingga perebutan angkatan lulusan Akademi Kepolisian.

Seperti diketahui, Badrodin merupakan lulusan Akademi Kepolisian terbaik tahun 1982 yang meraih Adhi Makayasa. Posisinya sebagai Kabaharkam Polri kerap disebut sebagai batu loncatan untuk menuju kursi orang nomor satu di Polri. Jika hal itu betul terjadi, maka prosesnya sama seperti karier Timur Pradopo sebelum menjabat sebagai Kapolri. Timur yang saat itu baru dua pekan menjabat sebagai Kabaharkam, tiba-tiba dipilih untuk menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Sementara itu, dari sejumlah kandidat yang diajukan Kompolnas, ada di antara mereka yang merupakan mantan ajudan presiden. Mereka adalah Sutarman yang pernah menjadi ajudan Presiden RI pada masa pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selain itu, ada Budi Gunawan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Putut Eko pada masa periode pertama kepemimpinan Presiden SBY.

Faktor mantan ajudan menjadi salah satu faktor penentu yang menyebabkan seorang kandidat berpotensi menjadi Kapolri baru. Pasalnya, seorang ajudan memiliki kedekatan personal tersendiri dengan presiden. Sehingga, ia memiliki kans yang lebih besar daripada calon lain.

Faktor terakhir yakni terkait tahun angkatan. Sebelum Sutarman terpilih sebagai Kapolri, Presiden terlebih dahulu mengajukan Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI ke DPR RI. Moeldoko merupakan rekan satu angkatan Sutarman di Akademi Militer. Sudah menjadi sebuah rahasia umum jika Panglima TNI dan Kapolri harus dipegang oleh angkatan yang sama. Hal itu ditunjukkan ketika Polri dipimpin Timur. Saat itu, Panglima TNI dipegang oleh Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono yang sama-sama lulusan Akademi Militer 1978.

Namun, polemik mengenai pergantian Kapolri berhenti ketika SBY akhirnya mengajukan nama Sutarman untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan ke DPR RI. Sutarman akhirnya terpilih menjadi Kapolri yang baru dan secara resmi menempati jabatan tersebut setelah serah terima jabatan pada 25 Oktober 2013.

Harapan Masyarakat

Di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, Polri diharapkan dapat segera berbenah diri. Tak sedikit masyarakat yang menilai jika institusi baju coklat tersebut masih banyak dirundung persoalan. Apa saja persoalan tersebut?

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, setidaknya terdapat 1.064 kasus kekerasan yang terjadi selama masa kepemimpinan Timur Pradopo. Kekerasan tersebut terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Angka itu terdiri dari 112 kasus kekerasan pada 2011, 448 kasus kekerasan pada 2012, dan 504 kasus kekerasan pada tahun 2013. Kontras berharap agar Sutarman dapat meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berharap, agar kerja sama penanganan kasus korupsi dapat meningkat. Pasalnya, sampai saat ini tak semua kasus korupsi dapat ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut. Hal itu mengingat minimnya jumlah penyidik yang dimiliki oleh KPK.

Saat pelantikan Sutarman, Ketua KPK Abraham Samad berharap agar Polri dapat meningkatkan sinergitas kerja samanya. Dengan demikian, konflik antara KPK dan Polri di masa lalu tak terulang kembali. Seperti diketahui, konflik KPK-Polri sudah dimulai sejak kasus Cicak Vs Buaya semasa Kabareskrim dijabat oleh Susno Duadji. Belakangan, konflik berulang ketika KPK mengusut kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri.

Di sisi lain, Kompolnas berharap Polri dapat membenahi standar pengawasan internal anggota, khususnya penyidik yang menangani perkara korupsi di daerah. Seperti diketahui, Polri mengklaim, jika hingga akhir September 2013 lalu telah merampungkan 641 kasus korupsi. Namun, dari ratusan perkara yang telah diselesaikan, jarang terdengar penanganan kasus tersebut terpublikasikan.

Berbeda dengan KPK yang terlihat selalu memberikan informasi perkembangan penanganan kasus korupsi. Penyidikan kasus korupsi yang ditangani Polri justru terkesan tertutup. Tak pelak, tidak sedikit masyarakat yang menilai Polri ikut bermain dalam penanganan kasus korupsi.

Sementara itu, dalam jangka pendek, Polri harus dihadapkan dengan persoalan pengamanan Pemilu 2014. Polri diharapkan dapat bersikap netral pada pesta demokrasi 2014 itu.

Tak hanya soal netralitas, Polri juga dituntut untuk dapat menciptakan kondisi yang aman saat pelaksanaan Pemilu 2014. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri telah mengingatkan ancaman bahaya pergerakan teroris menjelang Pemilu 2014. Jika teroris berhasil melancarkan aksinya, maka stabilitas keamanan negara akan terganggu. Untuk itu, diperlukan deteksi dini yang maksimal oleh Polri.

Selain itu, Polri juga harus meningkatkan kerja sama dengan BNPT, TNI, dan Badan Intelijen Negara dalam menanggulangi persoalan ancaman teroris ini.

Terakhir yang tak kalah penting, Polri harus segera mengungkap kasus penembakan yang terjadi terhadap anggota kepolisian oleh orang tak dikenal beberapa waktu lalu di kawasan Tangerang Selatan, Kuningan, dan Depok. Seperti diketahui, setidaknya terjadi lima kali kasus penembakan antara bulan Juli hingga September 2013. Dari enam polisi yang ditembak, empat di antaranya meninggal dunia.

Sejumlah orang yang diduga merupakan bagian dari kelompok pelaku penembakan ditangkap. Namun, tak ada dari mereka yang ditangkap merupakan pelaku utama yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). DPO tersebut adalah Nurul Haq alias Jeck (28) dan Hendi Albar (30).

Kasus penembakan terhadap polisi merupakan kasus penting. Pasalnya, sasaran pelaku merupakan instansi yang notabene bertugas melindungi masyarakat. Jika instansi tersebut tak dapat menangkap aktor utama, maka tidak menutup kemungkinan instansi lain atau justru masyarakat yang akan menjadi korban selanjutnya.

Sumber: Kompas 25/12/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s