Duduk Bersama dan Bicara

PERJALANAN awal tahun 2012 terasa berat. Masalah datang bertumpuk dan semua itu menuntut penyelesaian secara arif dan bijak.

Menjelang pergantian tahun 2011, Selasa, 31 Desember malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak rakyat Indonesia memperkokoh persaudaraan dan kerukunan bangsa serta tidak membiarkan lagi tindak kekerasan. Seperti dikutip harian ini, Senin, 2 Januari 2012, Presiden berkata, ”Jangan biarkan aksi kekerasan dalam masyarakat kita. Kita harus mencegah aksi kekerasan atas nama apa pun, suku, ras, etnik, termasuk tindakan main hakim sendiri yang melawan hukum dan ketertiban masyarakat.”

Optimisme hendak dibangun Presiden memasuki tahun 2012. Modal sosial sebenarnya ada. Naiknya peringkat utang Indonesia yang dirilis Fitch and Moody’s adalah modal untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Kedua lembaga pemeringkat itu memasukkan Indonesia sebagai negara layak investasi.

Namun, optimisme itu sedikit memudar. Kekerasan terjadi di sejumlah tempat. Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, dibakar pengunjuk rasa. Bentrok antarkelompok terjadi di Lampung. Buruh memblokade jalan tol Cikampek. Di level elite politik, keikutsertaan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil ketua panitia seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dipersoalkan. Sementara konstitusionalitas posisi wakil menteri diuji di Mahkamah Konstitusi. Penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menciptakan bola liar politik.

Dinamika sosial politik di atas adalah buah dari krisis otoritas pada semua tingkatan. Namun, kita berharap semua pihak bisa menyelesaikan masalah bangsa ini secara arif dan bijak. Duduk bersama, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, adalah jalan keluar yang ditawarkan ideologi bangsa, Pancasila. Konstitusi tetaplah harus dipegang sebagai kontrak sosial bangsa. Pemaksaan kehendak tidaklah sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, pemerintah perlu mendengar jeritan rakyat dan meresponsnya secara cepat pula.

Dialog dalam kasus perburuhan terbukti bisa menjembatani masalah. Kita hargai langkah itu. Keadaban dalam tulisan, keadaban dalam ucapan, harus dikedepankan agar tidak menyinggung sensitivitas publik. Berunjuk rasa adalah ekspresi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Namun, dalam mengekspresikan haknya tersebut, semua pihak juga harus mempertimbangkan kepentingan publik lainnya.

Kita berharap pernyataan Presiden pada malam pergantian tahun ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Kekerasan memang telanjur terjadi. Namun, masalahnya bagaimana menyelesaikan residu dari konflik itu dan mengambil langkah preventif dan antisipatif guna mencegah kekerasan terjadi lagi. Krisis otoritas harus dipulihkan agar bisa menegakkan hukum dan ketertiban serta menghadirkan keadilan.

Sumber: Tajuk Rencana Kompas 30 Januari 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s