Masalah Sosial: Konflik Ancam Integrasi Bangsa

KESENJANGAN kesejahteraan, kemiskinan, dan ketegangan politik dianggap sebagai akar masalah merebaknya konflik sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Jika terus dibiarkan, konflik akan mengancam keutuhan dan integrasi bangsa.

”Secara umum, akar konflik sosial itu sifatnya struktural, problem kemiskinan, kesenjangan kesejahteraan, dan ditambah ketegangan politik,” ujar sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Minggu (5/2).

Koordinator Program Pascasarjana Psikologi Perdamaian Universitas Indonesia Ichsan Malik, Sabtu (4/2), di Jakarta, mengatakan hal senada. ”Dalam pengamatan saya selama 10 tahun ini, yang paling dominan, sumber konflik berasal dari problem struktural, yaitu kebijakan, akses, dan kontrol terhadap sumber daya alam,” kata Ichsan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, konflik sosial marak terjadi di sejumlah daerah. Pemicu konflik yang paling sering adalah sengketa lahan atau konflik agraria. Menurut Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin, konflik agraria pada 2011 melibatkan 69.975 keluarga dengan luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektar.

Dari 163 konflik agraria pada 2010, rinciannya 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus di wilayah tambak atau pesisir. Dari sebaran konflik, Jawa Timur sebagai wilayah yang paling banyak dengan 36 kasus, disusul Sumatera Utara (25), Sulawesi Tenggara (15), Jawa Tengah (12), Jambi (11), Riau (10), Sumatera Selatan (9), dan sisanya tersebar di sejumlah provinsi. Dalam 10 tahun terakhir tercatat 186 orang meninggal akibat konflik agraria.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Hakim juga menengarai, konflik sosial yang marak terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir disebabkan sengketa lahan.

”Selama ini perebutan lahan menjadi penyebab utama bentrok antara warga dan aparat kepolisian. Kami semakin khawatir dengan konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah,” katanya, Minggu.

Wakil Ketua Komisi II DPR A Hakam Naja juga berpendapat sengketa lahan terjadi karena Undang-Undang Pokok Agraria tidak dijalankan dengan baik. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, Komisi II sudah menerima 167 laporan pengaduan sengketa lahan dari sejumlah daerah. Komisi II sudah membentuk Panitia Kerja Konflik dan Sengketa Pertanahan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa lahan sekaligus mencari pola penyelesaian sengketa pertanahan.

Memang, sejumlah konflik sosial yang berujung tindak kekerasan tak lepas dari sengketa lahan, antara lain peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, yang dilatari sengketa izin pertambangan, Desember 2011, juga kasus kekerasan di Lampung.

Konflik menahun antara warga Tanjung Raya dan perusahaan sawit PT Barat Selatan Makmur Investindo di Lampung meledak pada 10 November 2011. Ribuan warga Tanjung Raya merangsek, merusak fasilitas perusahaan senilai Rp 2 miliar. Bangunan pabrik, mess karyawan, kantin, dan truk dibakar massa.

Sebelum tindakan anarkistis itu terjadi, bentrokan antara warga dan aparat keamanan pecah. Zaelani, warga Kagungan Dalam, Tanjung Raya, tewas tertembak peluru aparat. Enam warga lain juga terkena tembakan anggota Brimob Polda Lampung.

Kasus yang sarat nuansa pelanggaran HAM ini lalu mendapat perhatian luas dari publik menyusul laporan dari warga Mesuji ke Komisi II DPR yang mengikutsertakan video kekerasan itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turun ke lokasi kejadian menangani kasus ini, begitu pula Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk khusus untuk mengungkap kasus di Mesuji.

Konflik dengan latar belakang yang sama juga memicu tragedi kekerasan berdarah di Sei Sodong, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada awal 2011. Tujuh orang tewas dalam pertikaian antara warga dan oknum preman anggota pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam.

Konflik lain di Mesuji terjadi di hutan Register 45 yang dikelola PT Silva Inhutani Lampung menjadi hutan tanaman industri. Konflik ini mencuat akibat serangkaian penertiban hutan oleh tim terpadu terhadap sejumlah warga yang mendiami kawasan hutan ini dalam kurun 2009-2011.

Belum selesai kasus di Mesuji dituntaskan, konflik muncul di Sidomulyo, Lampung Selatan. Dalam konflik horizontal berbau sentimen suku, agama, dan ras antargolongan ini, sebanyak 91 rumah dirusak, sebagian besar diantaranya dibakar massa yang bertikai pada Selasa (24/1).

Menjalarnya konflik sosial, menurut Arie, merupakan indikasi terjadinya disintegrasi sosial. ”Meskipun secara administratif politik formal Indonesia masih NKRI, secara sosiologis, Indonesia mengalami disintegrasi,” katanya. ”Disintegrasi sosial ini sebenarnya menjadi warning.”

Sumber: Kompas 6 Februari 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s