Menggapai Kedaulatan Sektor Migas

Marwan Batubara
Pada 16 April 2012, Presiden Argentina Cristina Fernández Kirchner menasionalisasi saham Repsol (Spanyol) di perusahaan minyak Yacimientos Petroliferos Fiscales. Tahun 2007, Presiden Venezuela Hugo Chavez menasionalisasi berbagai perusahaan asing pada beberapa sektor, seperti migas, perbankan, dan semen.
Langkah nasionalisasi kedua presiden tersebut disambut baik masyarakat di sini. Tak sedikit pula yang berharap agar Pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama. Namun, merujuk sikap Pemerintah RI yang pasif sejak aksi Chavez 2007, jangankan melakukan nasionalisasi, rencana pun pemerintah tak punya. Lantas langkah apakah yang realistis bagi Indonesia?
Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) adalah BUMN milik Argentina yang diprivatisasi pada 1999. Saat itu, 57 persen saham YPF dibeli Repsol seharga 15 miliar dollar AS. Dengan langkah nasionalisasi, Kirchner menyatakan Argentina akan mengambil alih 51 persen saham Repsol di YPF sehingga saham Repsol tinggal 6 persen. Dari 51 persen saham tersebut, 49 persen didistribusikan ke tiap-tiap provinsi melalui Organisasi Federal Produsen Minyak Negara. Langkah Kirchner dapat dukungan luas rakyat dan disahkan pula oleh parlemen dalam bentuk UU.
Kirchner memang mendapat kecaman dari lembaga-lembaga internasional, seperti Uni Eropa, Bank Dunia, IMF, dan sejumlah negara Barat. UE menyatakan Kirchner telah mengirim sinyal buruk kepada investor. Hal yang sama dinyatakan juga oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri AS dan Presiden Bank Dunia. Pemerintah Spanyol menyatakan akan mengambil tindakan balasan keras, sedangkan Repsol menggugat Argentina ke arbitrase internasional dan meminta ganti rugi 10,5 miliar dollar AS.
Namun, Kirchner sangat percaya diri dengan kebijakannya. Karena ia, antara lain, ingin mengontrol usaha migas yang dijalankan YPF, meningkatkan penerimaan negara yang sangat terbebani utang besar, mengentaskan rakyat miskin, dan memulihkan kedaulatan negara yang didominasi asing. Kirchner menuduh Repsol telah menyebabkan krisis energi dalam negeri karena mengekspor minyak terlalu banyak serta gagal berinvestasi secara lokal dan membayar dividen besar (bagi pemegang saham YPF) ke luar negeri.
Faktanya, sekitar sepertiga minyak yang diproduksi YPF diekspor ke AS, sepertiga diekspor ke Cile, dan 27 persen ke China. Karena minimnya kilang minyak (refinery) yang dimiliki, Argentina terpaksa mengimpor BBM dalam jumlah besar; dari minyak yang tadinya diekspor. Kondisi ini hampir sama dengan Indonesia yang mengimpor sekitar 600.000 barrel BBM setiap hari karena keterbatasan kilang di dalam negeri.
Selain faktor-faktor di atas, Kirchner juga sangat terusik dengan sikap Repsol yang melecehkan kedaulatan Argentina. Dalam beberapa tahun terakhir, Repsol aktif bernegosiasi guna menjual sahamnya di YPF kepada BUMN minyak China, Sinopec, tanpa melibatkan Pemerintah Argentina. Kesepakatan dengan Sinopec yang hampir tercapai akhirnya gagal, salah satunya karena ketidakpuasan Argentina atas sikap abai Repsol.
Menakar kondisi Indonesia
Langkah nasionalisasi seperti dilakukan Chavez dan Kirchner tampaknya terlalu ideal sekaligus utopis untuk Indonesia. Meskipun pihak asing dan swasta begitu dominan di sektor migas kita (sekitar 83 persen) atau di sektor mineral dan batubara (minerba, 85 persen), serta pendapatan negara dari kedua sektor tersebut jauh lebih rendah daripada seharusnya, tampaknya nasionalisasi sektor-sektor tersebut tak akan terjadi. Karena itu, rakyat Indonesia harus berhenti berharap dan mulai berpikir realistis.
Pada sektor minerba, langkah realistis yang dapat dilakukan adalah menuntaskan proses negosiasi ulang dalam waktu singkat. Perbaikan akan diperoleh jika pemerintah berhasil mengubah kontrak karya (KK) tambang mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) konsisten dan sesuai perintah UU No 4/2009 dan PP 45/2003. Sementara pada sektor migas, pemerintah diharapkan tak memperpanjang kontrak-kontrak yang habis masa berlakunya, dan menyerahkannya kepada Pertamina, seperti diatur dalam UU No 22/2001 dan PP No 35/2004.
Dalam waktu enam tahun ke depan, hingga 2018, terdapat puluhan kontrak migas (PSC-JOA) yang akan berakhir. Blok-blok dimaksud antara lain Siak (Chevron, 2013), Mahakam (Total, 2017), South Sumatra, SES (CNOOC, 2018), South Natuna Sea B (Conoco-Phillips, 2018), East Kalimantan (Chevron, 2017), Sanga-sanga (Virginia, 2018), Lho Sukon B (Exxon, 2017), Corridor, Bertak, dan Bijak Ripah (Conoco-Phillips, 2016), Onshore Salawati Basin (PetroChina, 2016), Ogan Komering (PetroChina, 2018), dan Arun B (Exxon, 2017). Hampir semua blok tersebut masih menyimpan cadangan besar, telah dikelola asing sejak 1970-an, dan sebagian telah memperoleh perpanjangan kontrak pada 1990-an.
Di samping landasan ideologis Pasal 33 UUD 1945, landasan hukum yang menjamin realisasi rencana tersebut adalah Pasal 2 UU No 22/2001 yang berbunyi: ”Penyelenggaraan kegiatan usaha migas yang diatur dalam UU ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan”.
Selain itu, penguasaan oleh Pertamina didukung ayat (9) dan (10) Pasal 28 PP No 35/2004 berbunyi: ”(9) Pertamina dapat mengajukan permohonan kepada menteri untuk wilayah kerja yang habis jangka waktu kontraknya; (10) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud ayat (9), dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan Pertamina sepanjang saham Pertamina 100 persen dimiliki oleh negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan KKS ybs”.
Jangan diperpanjang
Dengan landasan hukum di atas, terbuka kesempatan bagi Indonesia untuk membesarkan BUMN dan menegakkan kedaulatan migas nasional tanpa nasionalisasi. Yang dibutuhkan sekarang: langkah konkret berupa pernyataan sikap bahwa Indonesia tidak akan memperpanjang kontrak blok-blok tersebut.
Dalam bukunya berjudul Migas dan Energi di Indonesia, almarhum Widjajono Partowidagdo—Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral—menulis (hal 98): ”Sesuai amanat konstitusi, untuk mempercepat realisasi kemandirian nasional sangat diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berani untuk segera mengumumkan bahwa kontrak lapangan produksi yang dikelola perusahaan asing yang akan berakhir, tidak akan diperpanjang.”
Dalam pidato saat melayat ke rumah duka, 22 April 2012, Presiden SBY antara lain menyampaikan apresiasi atas pemikiran, idealisme, tekad, dan keberanian Widjajono. Presiden berjanji dan mengajak masyarakat untuk melanjutkan ide dan perjuangan beliau. Karena itu, sangat pantas jika pemerintah segera mewujudkan salah satu pemikiran Widjajono dengan menyatakan, pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak-kontrak migas yang berakhir masa berlakunya.
Dengan kondisi yang lebih parah dibandingkan Argentina dan Venezuela, Indonesia sebenarnya jauh lebih relevan melakukan nasionalisasi. Namun, dengan kapasitas, komitmen, dan keberanian pejabat pemerintah yang ada, rakyat maklum nasionalisasi hampir tak mungkin terjadi. Rakyat hanya berharap kontrak-kontrak yang akan berakhir tidak diperpanjang. Apakah untuk hal ini pun pemerintah tak mampu?
Marwan Batubara Direktur Indonesian Resources Studies
Sumber: Kompas 19 Mei 2012
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s