Tunjukkan Komitmen Demokrat

Jakarta, Kompas – Partai Demokrat dinilai tidak memiliki tanggung jawab politik karena tidak membentuk tim independen untuk menelusuri tudingan mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, mengenai dugaan praktik politik uang. Padahal, langkah itu penting untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dan ahli hukum tata negara Saldi Isra dan pengamat politik J Kristiadi di Jakarta, Selasa (26/7). ”Partai Demokrat pernah mengampanyekan partai antikorupsi. Namun, dengan adanya tudingan Nazaruddin, Partai Demokrat tidak membentuk tim independen untuk menelusuri,” tutur Saldi.

Semestinya, ujar Saldi, tudingan Nazaruddin ditindaklanjuti dengan pembentukan tim independen di Partai Demokrat. Tim dapat berasal dari orang dari luar Partai Demokrat untuk menelusuri sejauh mana kebenaran tudingan Nazaruddin.

Jika tidak membentuk tim independen itu, lanjut Saldi, Partai Demokrat akan terus terpenjara dalam tudingan Nazaruddin tersebut. Sejarah politik juga akan mencatat bahwa Partai Demokrat yang mengampanyekan antikorupsi ternyata tidak memiliki tanggung jawab politik untuk menindaklanjuti atau menelusuri tudingan Nazaruddin.

”Tidak bisa berhenti di situ (rakornas). Mestinya embusan Nazaruddin ditindaklanjuti di internal Partai Demokrat dengan membentuk tim independen untuk menelusuri kebenaran tudingan Nazaruddin,” kata Saldi.

Menurut Kristiadi, tudingan Nazaruddin mengenai dugaan praktik politik uang Partai Demokrat telah menimbulkan kecurigaan publik. ”Kecurigaan itu bisa sah karena selama ini tidak ada transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban kepada publik dari mana dana parpol, berapa besar dana yang diperoleh, dan apa penggunaannya,” kata Kristiadi.

Oleh karena itu, menurut Kristiadi, diperlukan audit politik di dalam Partai Demokrat. Audit politik tersebut dapat dilakukan dengan membentuk tim independen untuk menelusuri tudingan Nazaruddin. ”Audit politik itu perlu untuk mengembalikan kredibilitas Partai Demokrat yang sudah jelek saat ini,” ujarnya.

Saldi menilai, sikap politik Partai Demokrat untuk menyerahkan Nazaruddin kepada negara juga menunjukkan Partai Demokrat lepas tangan.

Menurut pelaku pemasaran Gunawan Alif dalam diskusi ”Akhir Politik Pencitraan” di Jakarta, Selasa, politik pencitraan yang tak dibarengi tindakan nyata dan realisasi janji-janji selama kampanye bisa disebut membohongi publik. ”Pencitraan akhirnya terdorong menjadi negatif jika tidak ada bukti nyata,” kata Gunawan Alif dalam diskusi yang juga menghadirkan Sys NS, Hamdi Muluk dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), dan Usman Abdali Watik, pakar komunikasi politik UI.

Namun, pakar hukum tata negara Fajrul Falaakh mengatakan, sepanjang terkait tindak pidana korupsi, langkah Partai Demokrat sudah benar. ”Partai Demokrat, kan, bukan aparat, jadi prosedur formal soal Nazaruddin harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti mengirim red notice kepada Interpol,” kata Fajrul Falaakh. ”Namun, pernyataan Partai Demokrat mengembalikan kepada negara itu, kan, sama dengan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Itu bak menepuk air didulang, tepercik muka sendiri,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, Partai Demokrat tak memiliki kewenangan dan sarana untuk menjemput Nazaruddin pulang. Oleh karena itu, dia berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat secepatnya menjemput dan membawa pulang Nazaruddin sehingga proses hukumnya bisa segera dilakukan.

Selain memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet di Palembang, Nazaruddin juga diharapkan pulang untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya kepada media akhir-akhir ini.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, pernyataan Nazaruddin di media elektronik dan layanan pesan singkat belum bisa menjerat orang-orang yang dituduh terlibat penyelewengan. Data itu baru bisa dijadikan bukti jika Nazaruddin menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

Terdeteksi

Mabes Polri mengaku telah mendeteksi lokasi keberadaan Nazaruddin, tetapi detailnya belum dibeberkan untuk keperluan pengusutan. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, Selasa, hanya memberikan petunjuk bahwa Nazaruddin berada di luar negeri. ”Kami sudah tahu (di mana) Nazaruddin, tetapi belum bisa disampaikan,” katanya.

Namun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Kantor Presiden mengatakan, ”Tidak ada (tim penjemputan). Semua masih dalam penyelidikan. Kami bekerja dengan silent (diam-diam). Jadi, saya minta semua proses ini ditunggu saja.”

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemhuk dan HAM serta Polri menjadwalkan semalam menjemput Nazaruddin. ”Malam ini (semalam), rencananya tim baru mau berangkat ke suatu tempat. Memang, sudah terdeteksi,” kata Patrialis.

Terkait dengan isu tertangkapnya Nazaruddin, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantahnya. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga mengaku belum mendapat konfirmasi tentang pemberangkatan tim penjemput Nazaruddin.(ICH/NTA/ATO/WHY/LOK/FER)

Kompas 27 Juli 2011 (Source)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s