Ketegasan sikap Presiden Joko Widodo dalam menghentikan kriminalisasi yang dilakukan para pejabat Polri amat dinanti. Tanpa ketegasan itu, polisi-polisi mbalelo akan semakin merajalela menjerat siapa saja yang mendukung penyidikan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan. Selengkapnya >>
hukum
KTP Ganda Budi Gunawan
Sikap mendua Kepolisian dalam menangani pelanggaran data kependudukan yang dilakukan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad patut dipertanyakan. Selengkapnya >>
Kapolri dan Pemakzulan
….. kepada elite politik dan para ahli hukum yang terus mendorong Jokowi untuk melantik tersangka menjadi Kapolri, berhentilah menakut-nakuti dengan segala argumentasi pemakzulan, tulis Refly Harun, Pengamat dan Pengajar Hukum Tata Negara ini. Selengkapnya >>
Menghormati Hukum: Belajar dari kasus GKI Yasmin
Tak dapat dibantah, Wali Kota Bogor Bima Arya adalah contoh pemimpin yang tak menghormati hukum. Herannya, untuk membenarkan tindakan pembangkangannya itu, ia sanggup “berpura-pura bodoh” ….Selenglapnya >>
Hukuman Mati
Franz Magnis-Suseno mengatakan ada empat alasan mengapa hukuman mati harus kita hapus. Tuntutan agar kita mencoretnya dari hukum pidana kita bukan karena ikut-ikutan luar negeri, melainkan demi harga diri kita sebagai bangsa yang beradab. Selengkapnya >>
Bambang Widjojanto dan Hilangnya Akal Sehat
Hati nurani dan rasionalitas publik sedang dicabik-cabik. Kebenaran dan keadilan sedang dibolak-balik. Penegak hukum yang lurus bisa menjadi pesakitan dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka, polisi akan sangat nekat: menangkap Bambang Widjojanto, sang Komisioner KPK. Selengkapnya >>
(Pemilihan Kapolri) Mendayung di Antara Karang
Tidak bagi Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan tentang nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan apa pun yang diambil pasti akan membentur karang. Pasti akan ada titik lemahnya. Pasti akan memunculkan pro dan kontra. Selengkapnya >>
Mencari Sosok Kapolri (baru)
Pada 13 Januari 2014 untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini seorang calon Kapolri yang diajukan secara tunggal oleh Presiden ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ada tiga hal yang menjadi sorotan Farouk Muhammad, Guru Besar PTIK, dalam kasus ini: prerogatif presiden, transparansi pemilihan dan peran masyarakat. Selengkapnya >>
Artidjo: Korupsi, Kanker yang Gerogoti Negara
Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor adalah perampasan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Demikian Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar seputar alasannya yang selalu menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa korupsi. Selengkapnya >>